Sinergi Pemda, LSM, NGO Diperkuat, Penanganan Gempa Nagekeo Masuk Tahap Pemulihan

RRI.CO.ID, Nagekeo – Pemerintah Kabupaten Nagekeo memperkuat sinergi bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi nonpemerintah (NGO) dalam penanganan bencana gempa bumi yang kini memasuki tahap kedua. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Nagekeo, Selasa, 1 September 2026.

Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan, mulai dari penanganan pengungsi, kondisi rumah rusak, hingga trauma masyarakat yang masih takut kembali ke rumah akibat gempa susulan. Data sementara menunjukkan sekitar 80 hingga 85 persen pengungsi telah kembali ke hunian masing-masing, sementara 10 hingga 15 persen lainnya masih menjadi pengungsi mandiri.

Pemerintah Kabupaten Nagekeo kini mulai mengalihkan fokus pada penanganan masyarakat yang telah kembali ke rumah, terutama menyangkut kelayakan hunian dan kebutuhan pembangunan hunian sementara. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan sekaligus memastikan warga yang rumahnya rusak tetap mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada, mengatakan fokus tanggap darurat tahap kedua diarahkan pada pemulangan pengungsi dan penanganan sektor perumahan. “Tantangan berikutnya adalah pembangunan hunian sementara bagi masyarakat yang rumahnya rusak,” ujarnya.

Gonzalo menjelaskan, berdasarkan data sementara terdapat sekitar 15 ribu rumah terdampak gempa dengan tingkat kerusakan yang didominasi kategori rusak ringan dan rusak berat. Kondisi tersebut membuat sektor perumahan menjadi salah satu prioritas yang membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak.

Sementara itu, Tenaga Ahli BNPB Marsekal Muda (Purn) Oka Prawira menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menangani dampak bencana di tengah berbagai keterbatasan. “Kita harus merasa sebagai satu tim dan menghadapi kekurangan maupun kelebihan bersama agar penanganan bencana berjalan lancar,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga dipaparkan kriteria penerima bantuan, di antaranya memiliki legalitas kepemilikan, menerapkan prinsip satu keluarga satu rumah, tidak menerima bantuan ganda, serta memiliki kesiapan untuk menempati hunian. Verifikasi kerusakan rumah dilakukan melalui tahapan pendataan berjenjang, verifikasi lapangan dan administrasi, hingga penetapan oleh kepala daerah sebagai dasar pengajuan bantuan.

Sejumlah NGO dan LSM yang hadir menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam proses penanganan dan pemulihan pascabencana di Kabupaten Nagekeo. ADRA Indonesia akan mendistribusikan sekitar 800 paket tenda, sedangkan Habitat for Humanity Indonesia akan mendukung perbaikan rumah dengan kategori kerusakan ringan dan sedang.

Dukungan juga datang dari lembaga lainnya melalui rencana pendampingan masyarakat, penyediaan air bersih, hingga pembangunan hunian sementara berbasis komunitas. Kolaborasi lintas lembaga tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, BNPB, NGO, dan LSM, penanganan pascabencana di Kabupaten Nagekeo diharapkan dapat berjalan lebih terkoordinasi. Fokus utama kini diarahkan untuk memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan layak setelah bencana.