Gubernur NTT Dorong Kemitraan Kesehatan Berorientasi Dampak Nyata

RRI.CO.ID, Ende — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong perubahan paradigma dalam kemitraan pembangunan kesehatan. Menurutnya, keberhasilan tidak cukup diukur dari terlaksananya program, tetapi harus dipastikan sampai masyarakat benar-benar menerima layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Pesan tersebut disampaikan Melki saat menjadi Voice of Beneficiary dalam sesi High-Level Dialogue: Partnership Impact and Future Collaboration pada Indonesia Health Partners Meeting (IHPM) ke-4 Tahun 2026 di Grand Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa 15 September 2026. Forum yang mengusung tema “From Partnership to Impact – Mobilizing Strategic Investments for Indonesia’s Health Transformation” mempertemukan pemerintah, mitra pembangunan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan kesehatan untuk memperkuat kemitraan yang berorientasi hasil.

Melki mencontohkan penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) di NTT yang telah mencapai 441 dari 446 Puskesmas atau 98,88 persen. Namun, ia menegaskan tantangan berikutnya adalah memastikan layanan benar-benar berlanjut hingga tingkat masyarakat. Melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), lebih dari 1,75 juta penduduk NTT telah menjalani skrining, dengan lebih dari 1,09 juta di antaranya teridentifikasi membutuhkan tindak lanjut.

Dari jumlah tersebut, baru sekitar 34 ribu orang atau 3,14 persen yang tercatat telah mendapatkan tata laksana."Kolaborasi yang lebih baik dimulai dari satu ukuran keberhasilan bersama, yaitu apakah masyarakat memperoleh layanan yang dibutuhkan di mana pun mereka tinggal,” ujarnya.

Karena itu, Gubernur menilai skrining tidak boleh menjadi titik akhir pelayanan kesehatan. Dibutuhkan alur tindak lanjut yang jelas, mulai dari diagnosis, pengobatan, ketersediaan obat, transportasi rujukan hingga pemantauan data secara berkala, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah, mitra, dan pelaksana di daerah.

Melki menegaskan Pemprov NTT siap menguji pendekatan tersebut bersama pemerintah pusat dan para mitra pembangunan dengan memanfaatkan jaringan Puskesmas dan desa. Ia mengatakan ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan harus sederhana, yakni memastikan masyarakat yang telah teridentifikasi membutuhkan pelayanan benar-benar mendapatkan layanan, di mana pun mereka tinggal.