Warga Manggarai Timur Apresiasi Kebijakan "Ambil Dulu, Bayar Kemudian"

RRI.CO.ID, Manggarai Timur - Warga Pota dan Dampek, Kabupaten Manggarai Timur, mengapresiasi kebijakan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena melalui skema “Ambil Dulu, Bayar Kemudian” untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa Flores. Kebijakan tersebut dinilai membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil menunggu bantuan pemerintah tiba.

Skema tersebut diterapkan melalui sejumlah kios masyarakat di wilayah terdampak bencana. Warga dapat mengambil kebutuhan pokok terlebih dahulu dan melakukan pembayaran maksimal dua hari kerja setelah transaksi di kios atau toko.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur NTT tentang pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, tenda, dan selimut pada hari kejadian bencana sebelum adanya bantuan. Kebijakan tersebut juga diperkuat Surat Edaran Gubernur NTT Nomor BU.300.2.1/05/BPBD/2026 tentang pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat bagi masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Flores.

Warga menilai kebijakan tersebut penting karena kondisi geografis Pota dan Dampek cukup jauh dengan akses transportasi yang tidak mudah. Situasi itu menjadi tantangan dalam proses distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat terdampak.

Jarak dan kondisi akses menuju sejumlah wilayah terdampak membuat tim pemerintah membutuhkan waktu untuk mengirimkan bantuan. Sementara itu, kebutuhan dasar masyarakat harus tetap dipenuhi setiap hari tanpa menunggu bantuan tiba.

Syarifudin, warga Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, yang rumahnya mengalami rusak berat, mengaku kebijakan tersebut sangat membantu masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada warga yang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana.

“Ini sangat membantu kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT atas kepedulian melalui kebijakan ini. Kebijakan ini tentu sangat membantu kami di tengah kondisi yang serba sulit akibat gempa. Dengan kebijakan ini, kami bisa memenuhi kebutuhan sembako di kios terdekat terlebih dahulu tanpa harus khawatir karena belum mampu membayar,” ujar Syarifudin, Sabtu 12 September 2026.

Hal senada disampaikan Elen Senari, warga Dampek, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, yang rumahnya hancur akibat gempa bumi. Ia mengatakan kondisi geografis menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan bencana di wilayah tersebut.

“Bukan berarti pemerintah tidak mau cepat membantu. Kami tahu aksesnya jauh dan tim juga membutuhkan waktu untuk membawa bantuan sampai ke sini. “Karena itu, kebijakan seperti ini sangat membantu kami masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami sambil menunggu bantuan pemerintah tiba,” kata Elen.

Sementara itu, Florianus Harsan, Ketua RT 02/RT 01 Desa Satar Padut, menilai kebijakan tersebut menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dalam situasi darurat. Menurutnya, kebijakan itu memberikan kesempatan kepada warga memperoleh kebutuhan sehari-hari tanpa harus menunggu distribusi bantuan dalam jumlah besar.

“Awalnya saya pikir kebijakan ini omong kosong, tetapi rupanya tidak. Saya mengapresiasi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT beserta jajarannya yang turun langsung sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan di tengah kondisi yang sulit seperti sekarang ini,” kata Florianus.