Penyaluran Dana APBN di Manggarai Raya dan Ngada Capai Rp2,51 Triliun

RRI.CO.ID, Manggarai – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp2,51 triliun atau 58,80 persen dari total pagu anggaran.

Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp462,67 miliar atau 53,52 persen, serta penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp2,04 triliun atau 60,14 persen.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ruteng, Akhmad Zainuddin, mengatakan secara nominal realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan penyaluran TKDD mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Secara nominal mengalami penurunan Rp43,96 miliar, namun secara persentase tumbuh 10,50 persen year on year,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi peningkatan belanja modal sebesar Rp42,20 miliar dan belanja pegawai sebesar Rp29,39 miliar. Sementara belanja barang mengalami penurunan Rp27,63 miliar atau minus 15,71 persen.

Di sisi lain, penyaluran TKDD mengalami penurunan sebesar Rp160,52 miliar. Penurunan terbesar berasal dari Dana Desa yang turun Rp131,35 miliar akibat berkurangnya alokasi Dana Desa tahun 2026 sebesar Rp343,32 miliar.

Meski secara nominal mengalami penurunan, kinerja realisasi APBN secara persentase masih terjaga dengan baik. Hingga 31 Juli 2026, tingkat realisasi mencapai 58,80 persen atau meningkat 10,91 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Akhmad, capaian tersebut menunjukkan kinerja satuan kerja K/L dan pemerintah daerah tetap berjalan baik. Persentase penyerapan anggaran bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, meski secara nominal terdapat penurunan akibat berkurangnya alokasi anggaran.

Dari sisi perekonomian, Akhmad juga mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi regional hingga Triwulan I 2026 juga menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat mencapai 6,03 persen, Kabupaten Manggarai 5,08 persen, Kabupaten Manggarai Timur 4,97 persen, dan Kabupaten Ngada 4,73 persen.

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, disusul sektor Perdagangan serta Konstruksi. Sektor Administrasi Pemerintahan tidak menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi.

Kondisi itu menunjukkan belanja pemerintah mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi di sektor lainnya. Ketergantungan terhadap alokasi belanja pemerintah juga secara bertahap dapat ditekan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, inflasi year on year di Kabupaten Ngada pada Juli 2026 tercatat 1,95 persen, atau mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan inflasi 2,78 persen dan memberikan andil 1,23 persen terhadap inflasi keseluruhan. Kondisi tersebut menunjukkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan komoditas mulai terjaga sehingga harga pangan relatif terkendali.

Ke depan, Akhmad berharap agar pemerintah perlu menjaga konsistensi ketersediaan pasokan barang di pasar, baik melalui peningkatan produksi lokal maupun pemenuhan kebutuhan dari daerah lain. Langkah tersebut penting karena dari sisi permintaan relatif stabil, salah satunya dipengaruhi kebutuhan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).