RRI.CO.ID, Sikka – Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan perhatian khusus terhadap kondisi jalur utara Pulau Flores yang menghubungkan Kabupaten Nagekeo, Ende, Sikka hingga kawasan pesisir utara. Permintaan tersebut disampaikan usai Gubernur meninjau langsung sejumlah ruas jalan yang terdampak gempa saat melakukan perjalanan dari Nagekeo menuju Maumere sebelum mengikuti rapat koordinasi penanganan bencana, Minggu, 23 Agustus 2028 malam.
Menurut Melki, keberadaan jalan yang aman dan dapat dilalui menjadi faktor penting dalam situasi darurat karena merupakan jalur utama mobilisasi bantuan, pelayanan kesehatan, serta distribusi logistik kepada masyarakat. Namun, sejumlah ruas jalan di wilayah utara Flores dilaporkan mengalami kerusakan bahkan terancam putus akibat gempa. Karena itu, pemerintah meminta penanganan segera dilakukan agar kerusakan tidak semakin parah dan akses masyarakat tetap terjaga.
Selain infrastruktur jalan, Gubernur juga mendorong percepatan asesmen terhadap fasilitas publik, terutama gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan sekolah. Masyarakat, kata Melki, membutuhkan kepastian apakah bangunan yang terdampak gempa masih aman digunakan sehingga aktivitas pelayanan dan pendidikan dapat segera kembali berjalan normal.
Ia juga mengusulkan mekanisme pemeriksaan cepat terhadap rumah warga dengan melibatkan tenaga terlatih agar proses asesmen dapat dilakukan lebih luas dan lebih cepat. Pemerintah juga mulai menyiapkan opsi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Huntara dinilai penting untuk membantu masyarakat kembali menjalani aktivitas sehari-hari sembari menunggu proses perbaikan atau pembangunan rumah permanen. “Semua orang sudah pasti mau kepingin balik lagi hidup normal. Nah, ini mesti kita cek segera rumah-rumah penduduk,” kata Melki.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sikka, Margaretha M.D.M. Bapa, memaparkan bahwa gempa berdampak pada seluruh 21 kecamatan di Kabupaten Sikka dengan sekitar 352 ribu jiwa merasakan dampaknya. Data sementara mencatat sebanyak 3.942 rumah mengalami kerusakan, terdiri dari 854 rumah rusak berat, 824 rusak sedang, dan 2.264 rusak ringan.
Kerusakan juga terjadi pada fasilitas pendidikan, kesehatan, gedung pemerintahan, jalan, jembatan, rumah ibadah, hingga sarana air bersih dan sanitasi. Pada sektor pemerintahan, tercatat delapan gedung mengalami kerusakan berat, enam rusak sedang, dan 38 rusak ringan. Asesmen juga telah dilakukan terhadap tiga rumah sakit, sementara 27 puskesmas masih dalam proses pemeriksaan.
Pemerintah daerah bersama BNPB dan Kementerian PU terus melakukan pendataan serta verifikasi kerusakan sebagai dasar percepatan penanganan, termasuk menyiapkan opsi pembangunan hunian sementara bagi warga yang rumahnya belum layak ditempati agar masyarakat dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....