Gempa Flores dan Erupsi Lewotobi, Prabowo Minta Respons Diprioritaskan

RRI.CO.ID, Flores Timur – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan respons terhadap kebencanaan harus tetap menjadi prioritas pemerintah di tengah penanganan dampak gempa bumi Flores dan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Presiden meminta seluruh unsur pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan mempercepat langkah penanggulangan agar kebutuhan masyarakat terdampak segera tertangani.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi bersama kepala daerah se-NTT melalui Zoom Meeting, Senin 7 September 2026. Rapat tersebut diikuti Wakil Bupati Flores Timur Ignasius Boli Uran bersama Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra Yase dan Dandim 1624 Flores Timur Letkol Inf. Erly Merliam.

“Respons terhadap kebencanaan harus tetap diutamakan,” tegas Presiden Prabowo. Ia juga meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana lain yang dapat terjadi di tengah kondisi musim kemarau.

Presiden turut mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai kebakaran hutan dan lahan. Laporan mengenai kondisi daerah, terutama wilayah yang belum sempat dikunjunginya secara langsung, diminta terus disampaikan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat dipetakan.

Dalam rapat tersebut dibahas perkembangan pembangunan Hunian Tetap atau Huntap bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Pemerintah juga membahas percepatan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi Flores.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena melaporkan pemerintah daerah akan mengakhiri fase tanggap darurat dan memasuki tahap rehabilitasi serta rekonstruksi pada hari ke-23 penanganan bencana. Pemerintah provinsi bersama Forkopimda tingkat provinsi dan kabupaten terus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi.

Laka Lena mengatakan pemerintah juga mulai menghitung langkah percepatan pemulihan ekonomi setelah gempa bumi. Pemulihan tersebut menjadi bagian dari tahapan lanjutan setelah penanganan kebutuhan darurat masyarakat.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Dari 200 laporan polisi yang diproses, terdapat 138 tersangka yang diduga menjadi penyebab kebakaran, dengan 119 kasus dilakukan secara sengaja dan 18 kasus akibat kelalaian.

Untuk mendukung penanganan bencana di NTT, Polri juga menyiagakan 12 kapal untuk membantu distribusi kebutuhan masyarakat terdampak. Dukungan tersebut diharapkan memperlancar mobilisasi bantuan, terutama menuju wilayah yang membutuhkan dukungan logistik.

Presiden meminta seluruh jajaran tetap menjaga koordinasi selama proses penanganan bencana berlangsung. Peralihan menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan tetap berjalan dengan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak menjadi perhatian utama.