Pengungsi Gempa Flores Menurun, Penanganan Mulai Beralih ke Pemulihan

RRI.CO.ID, Flores Timur – Jumlah masyarakat yang masih mengungsi akibat gempa bumi Flores terus menurun. Hingga 7 September 2026, tercatat sebanyak 72.864 jiwa masih berada di lokasi pengungsian.

Kepala BNPB RI Suharyo menyampaikan perkembangan tersebut dalam rapat koordinasi bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan seluruh kepala daerah se-NTT melalui Zoom Meeting, Senin 7 September 2026. Jumlah tersebut turun signifikan dibandingkan kondisi awal bencana yang mencapai 179.037 jiwa di seluruh wilayah Flores.

Suharyo mengatakan gempa susulan masih terjadi di wilayah Flores. Namun, intensitas gempa susulan dilaporkan terus mengalami penurunan.

Dalam penanganan korban, BNPB mencatat sebanyak 135 orang meninggal dunia akibat bencana gempa Flores. Dari jumlah tersebut, 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa, sedangkan 87 orang lainnya meninggal akibat dampak tidak langsung.

Sementara itu, jumlah korban luka-luka tercatat sebanyak 1.763 jiwa. Pemerintah bersama unsur terkait masih melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

Dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi logistik untuk sektor kesehatan dan pendidikan masih terus dilakukan. Suharyo mengatakan pelayanan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak telah berjalan dengan lancar.

“Baik listrik, BBM, air dan jalur transportasi juga sudah berangsur berjalan kembali dengan normal,” kata Suharyo.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pemerintah daerah mulai mempersiapkan peralihan dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah juga mulai menghitung langkah pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak gempa.

Selain itu, pemerintah daerah mengharapkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat berupa 10 ribu terpal dan tenda. Bantuan tersebut diperlukan untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan di wilayah terdampak.

Dukungan tersebut ditujukan untuk menunjang aktivitas di 2.407 sekolah dan fasilitas kesehatan yang terdampak bencana di wilayah NTT. Pemerintah memastikan penanganan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas selama proses pemulihan berlangsung.