Gubernur Melki: Prioritaskan Korban Reruntuhan dan Kesehatan Pengungsi

RRI.CO.ID, Ngada — Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena meminta penanganan kesehatan menjadi prioritas dalam penanganan dampak gempa, terutama bagi masyarakat yang mengalami cedera akibat tertimpa bangunan. Hal itu disampaikan Gubernur saat meninjau kondisi masyarakat terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penanganan pascabencana pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Gubernur menemukan masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan karena menganggap luka yang dialami dapat sembuh dengan sendirinya atau memilih pengobatan secara tradisional. Ia menegaskan korban yang tertimpa reruntuhan harus segera diperiksa untuk memastikan tidak mengalami cedera yang lebih serius.

“Bagi yang tertimpa bangunan, kesehatan harus diutamakan. Mereka harus diperiksa,” ujar Gubernur.

Selain korban tertimpa reruntuhan, pemerintah juga diminta mengantisipasi potensi munculnya penyakit akibat masyarakat yang tinggal dalam waktu lama di lokasi pengungsian. Kondisi pengungsian yang dihuni banyak orang dalam satu lokasi harus mendapat perhatian dari aspek kebersihan, ketersediaan air, sanitasi, makanan, dan pelayanan kesehatan.

Gubernur menegaskan kebutuhan dasar berupa makanan, minuman, dan layanan kesehatan harus dipastikan sebelum pemerintah memasuki tahapan penanganan kerusakan rumah. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan langkah awal untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat terdampak.

Setelah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, pemerintah akan memasuki tahapan penanganan rumah yang mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat. Gubernur mengatakan berbagai skema penanganan telah disiapkan, tetapi pembangunan kembali harus mempertimbangkan kondisi kegempaan dan menunggu situasi dinyatakan aman.

“Semua sudah siap, tetapi kita tahan sampai gempa selesai dulu. Semua baru bisa jalan setelah gempa dinyatakan berakhir,” katanya menegaskan.

Sambil menunggu pembangunan hunian tetap, pemerintah akan menyiapkan hunian sementara bagi masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak ditempati. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di tenda pengungsian yang dapat berdampak terhadap kesehatan dan kehidupan sosial.

“Sambil menunggu hunian tetap, kita buat hunian sementara. Terlalu lama di tenda pengungsian juga tidak baik,” ucapnya. Gubernur menyampaikan Kementerian Pekerjaan Umum siap menindaklanjuti pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak.

Selain rumah warga, pemeriksaan kelayakan juga akan dilakukan terhadap bangunan fasilitas publik yang terdampak gempa. Tim asesor dari Kementerian Pekerjaan Umum akan memeriksa gedung pemerintah, fasilitas pendidikan, rumah ibadah seperti gereja dan masjid, serta berbagai fasilitas pelayanan publik lainnya.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan bangunan yang akan digunakan masyarakat berada dalam kondisi aman. Hasil pemeriksaan juga akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah perbaikan atau pembangunan kembali fasilitas yang mengalami kerusakan akibat gempa.