BPS NTT: Kemiskinan Turun Tahunan, Pengentasan di Perdesaan Jadi Tantangan

RRI.CO.ID, Ende - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Maret 2026 mencapai 17,52 persen atau sekitar 1,37 juta orang. Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B.Kale,S.Si,M.Si menjelaskan, angka tersebut meningkat tipis 0,02 persen dibandingkan September 2025 yang berada pada level 17,50 persen.

Namun, jika dibandingkan dengan Maret 2025, angka kemiskinan NTT mengalami penurunan cukup signifikan dari 18,60 persen menjadi 17,52 persen. Menurutnya, peningkatan tipis angka kemiskinan dari September 2025 ke Maret 2026 antara lain berkaitan dengan tekanan daya beli masyarakat. Data BPS menunjukkan aktivitas ekonomi dan nilai tambah pada periode tersebut mengalami perubahan, sementara kebutuhan rumah tangga, terutama petani, meningkat.

Kondisi itu membuat masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan lebih rentan turun ke bawah garis kemiskinan ketika pendapatan relatif tetap, sementara harga kebutuhan meningkat. Kemiskinan di NTT juga masih menjadi tantangan besar di wilayah perdesaan. BPS mencatat tingkat kemiskinan di perdesaan sekitar 21 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang berada di kisaran 6 persen.

Kondisi ini tidak terlepas dari terbatasnya kesempatan kerja di desa serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian. BPS menyebut sekitar 55 persen masyarakat NTT bekerja di sektor pertanian. Namun, produktivitas pertanian masih menghadapi tantangan karena sebagian besar masih dilakukan secara tradisional dan sangat dipengaruhi kondisi musim serta curah hujan.

Karena itu, peningkatan produktivitas sektor pertanian dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam menekan kemiskinan di NTT. Peningkatan produksi juga perlu diikuti dengan kepastian pasar agar hasil pertanian memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

Selain pertanian, pengembangan industri melalui hilirisasi serta sektor pariwisata yang melibatkan masyarakat sekitar juga dinilai berpotensi menciptakan nilai tambah dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. BPS juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Pendidikan yang lebih baik berkaitan dengan peluang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, sementara kesehatan berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat. Di sisi lain, dunia usaha dan masyarakat juga memiliki peran dalam menciptakan lapangan kerja serta memperkuat kemandirian ekonomi.

Pemerintah diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga investasi dapat berkembang dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Kepala BPS NTT mengingatkan, pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Seluruh pihak, termasuk dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat, perlu mengambil bagian sesuai perannya.

BPS juga mengajak pemerintah menggunakan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Masyarakat diminta memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya ketika mengikuti pendataan, karena kualitas data akan menentukan ketepatan kebijakan dan program yang diberikan pemerintah.

“Pengentasan kemiskinan ini harus dilakukan secara bersama-sama,” demikian penegasan Kepala BPS NTT dalam wawancara bersama RRI,Rabu,12 Agustus 2026. Menurut BPS, data bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar untuk memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta menentukan kebijakan yang tepat sasaran.