Layanan Imigrasi Hadir di Flores Timur, Urus Paspor Kini Lebih Mudah

RRI.CO.ID, Larantuka – Masyarakat Flores Timur kini dapat mengakses layanan keimigrasian lebih dekat setelah Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT melalui Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere meluncurkan layanan keimigrasian di daerah. Peluncuran berlangsung di Aula BAPPERIDA Flores Timur, Selasa 11 Agustus 2026, sebagai upaya memangkas biaya, waktu, dan risiko perjalanan warga yang sebelumnya harus mengurus dokumen ke luar daerah.

Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen mengatakan kehadiran layanan keimigrasian tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Ia berharap layanan tersebut dapat membuat proses pengurusan dokumen menjadi lebih mudah, cepat, efisien, serta memberikan kepastian hukum.

"Hadirnya layanan keimigrasian di daerah merupakan bagian penting dari upaya kita mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, efisien, serta memberikan kepastian hukum," ujar Doni Dihen.

Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat dari berbagai wilayah Flores Timur, termasuk Larantuka, Adonara, dan Solor. Kehadirannya diharapkan mengurangi kebutuhan warga melakukan perjalanan ke luar daerah untuk mengurus dokumen keimigrasian.

Sebagai tahap awal, layanan beroperasi di lantai dua Gedung BAPPERIDA Flores Timur pada setiap awal dan akhir bulan. Pelayanan mencakup pengurusan paspor bagi warga negara Indonesia serta izin tinggal bagi warga negara asing.

Layanan sementara tersebut akan berjalan sambil menunggu pembangunan kantor keimigrasian permanen di Flores Timur. Dengan adanya layanan ini, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kantor permanen selesai untuk memperoleh akses pelayanan keimigrasian di daerah.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus berkolaborasi dalam memastikan layanan dapat berjalan secara teratur. Kehadiran layanan tersebut diharapkan memperluas akses pelayanan pemerintah sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.