RRI.CO.ID, Manggarai – Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memperkuat tata kelola data pembangunan melalui Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan Statistik Sektoral yang digelar di Aula Bapperida Kabupaten Manggarai, Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang berbasis data.

FGD tersebut merupakan tindak lanjut pembinaan statistik sektoral yang telah dilaksanakan pada Juni 2026. Fokus pembahasan diarahkan pada percepatan pemenuhan dokumen pendukung dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), khususnya Domain 2, sekaligus mengevaluasi capaian pembinaan dan menyusun langkah strategis untuk tahapan berikutnya.

Kegiatan dipimpin Kepala Bapperida Kabupaten Manggarai, Livinus Vitalis Livens Turuk, dan dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai Yosef Danu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Paulus Jeramun, M.Si., perwakilan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Bidang Persandian dan Statistik Ernestivonny Oliva Jemada, Statistisi Ahli Muda Mateus Bambung, serta para pejabat dan operator statistik sektoral dari perangkat daerah terkait.

Dalam arahannya, Livinus menekankan bahwa data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran hanya dapat diwujudkan apabila didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Data bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, menetapkan target pembangunan, mengukur capaian kinerja, hingga mengevaluasi berbagai program yang dilaksanakan pemerintah. Karena itu, kualitas data harus menjadi perhatian bersama seluruh perangkat daerah," ujarnya.

Livinus menjelaskan, kualitas data juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing daerah, khususnya dalam menarik investasi. Ia mencontohkan potensi pengembangan komoditas porang di Kabupaten Manggarai yang mulai diminati investor.

Menurutnya, kehadiran industri pengolahan porang akan memberikan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan apabila hasil panen hanya dipasarkan dalam bentuk chips. Produk turunan seperti tepung porang dinilai mampu membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Ke depan kita berharap hasil panen porang tidak lagi hanya dipasarkan dalam bentuk chips, tetapi dapat diolah menjadi tepung maupun produk turunannya. Dengan demikian nilai tambah komoditas meningkat, investasi bertambah, lapangan kerja terbuka, dan perekonomian masyarakat ikut berkembang," katanya.

Ia menambahkan, peningkatan investasi harus diimbangi dengan pelayanan publik yang semakin baik. Karena itu, DPMPTSP memiliki peran strategis dalam menghadirkan layanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan profesional guna meningkatkan kepercayaan investor terhadap Kabupaten Manggarai.

Livinus juga mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik perlu berjalan seiring dengan penguatan penyelenggaraan statistik sektoral melalui EPSS. Selain itu, ia menyoroti pentingnya Data Desa Statistik Terpadu (DDST) sebagai rujukan bersama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Menurutnya, masih terdapat perbedaan antara kondisi riil masyarakat dengan data yang tersedia sehingga diperlukan proses verifikasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan.

"Masih ditemukan kondisi di mana data belum sepenuhnya menggambarkan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Karena itu diperlukan proses verifikasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Livinus mengajak seluruh perangkat daerah memanfaatkan FGD sebagai forum untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam pengumpulan, validasi, pengelolaan metadata, hingga pemenuhan dokumen pendukung EPSS.

"Kita harus terus memperkuat kolaborasi dengan BPS dan Diskominfo. Apabila masih terdapat kekurangan dalam instrumen maupun mekanisme pengelolaan data, mari kita benahi bersama sehingga kualitas data Kabupaten Manggarai semakin baik dan mampu mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Manggarai, Yosef Danu, menyampaikan bahwa pembinaan statistik sektoral menunjukkan perkembangan positif. Namun, ia mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan EPSS semakin terbatas sehingga seluruh perangkat daerah perlu mempercepat penyelesaian dokumen bukti dukung, terutama pada Domain 2.

"Kami berharap melalui diskusi hari ini seluruh OPD dapat segera menindaklanjuti berbagai catatan yang masih perlu dilengkapi. Dengan koordinasi yang intensif, kita optimistis seluruh dokumen bukti dukung dapat diselesaikan sesuai jadwal," katanya.

Yosef menegaskan, pembinaan statistik sektoral tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan penilaian EPSS, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola data pemerintah yang lebih baik.

"Masih ada beberapa indikator yang perlu kita tingkatkan. Melalui pembinaan ini kami berharap nilai EPSS Kabupaten Manggarai terus meningkat. Karena itu diperlukan komitmen seluruh perangkat daerah, khususnya OPD yang menjadi locus pembinaan, untuk terus memperbaiki kualitas data, metadata, serta kelengkapan dokumen pendukung," tuturnya.

Ia menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan statistik sektoral merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, BPS Kabupaten Manggarai akan terus memberikan pendampingan teknis kepada seluruh perangkat daerah agar kualitas data statistik sektoral semakin baik dan mampu mendukung penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data.