RRI.CO.ID, Ende – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dirangkaikan dengan penyerahan KPPN Award Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2026, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong optimalisasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPPN Ende.

Kepala KPPN Ende, Agus Setiawan, mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan agenda tahunan yang wajib dilaksanakan oleh setiap unit penyelenggara pelayanan publik. Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi sekaligus menghimpun masukan dari para pengguna layanan.

"FKP ini menjadi wadah kolaborasi antara kami sebagai penyedia layanan dengan para pengguna layanan. Kritik dan masukan yang diberikan sangat penting bagi perbaikan serta peningkatan kualitas layanan KPPN Ende ke depan," ujar Agus Setiawan.

Selain Forum Konsultasi Publik, KPPN Ende juga menyerahkan KPPN Award kepada satuan kerja dan pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran selama Semester I Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar satker terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada semester berikutnya.

Penilaian terhadap 67 satuan kerja dan 3 pemerintah daerah mitra dilakukan secara objektif dan berbasis data yang terekam dalam sistem. Indikator yang dinilai meliputi capaian IKPA, ketepatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), hingga volume transaksi digital melalui CMS dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) serta Realisasi Dana Desa baik tahap I dan II

Agus mengatakan pengelolaan anggaran yang berkualitas memerlukan komitmen seluruh satuan kerja dalam menjaga akuntabilitas, kepatuhan, dan efisiensi. Karena itu, KPPN Award diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang semakin baik di lingkungan mitra kerja KPPN Ende.

Melalui Forum Konsultasi Publik dan KPPN Award, KPPN Ende berharap pelayanan kepada satuan kerja dan pemerintah daerah semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan. Selain itu, seluruh 67 satuan kerja dan 3 pemerintah daerah di wilayah kerjanya diharapkan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran sehingga mampu mendukung tata kelola keuangan negara yang efektif, transparan, dan akuntabel.