RRI.CO.ID, Flores Timur – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. meresmikan sejumlah fasilitas umum dan sarana prasarana bagi masyarakat terdampak konflik sosial di Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Kamis 16 Juli 2026. Peresmian dilakukan sebagai bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap pemulihan masyarakat pascakonflik yang terjadi pada 21 Oktober 2024.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB didampingi Wakil Bupati Flores Timur Ignasius Boli, Ketua DPRD Flores Timur Albertus Ola Sinuor, Dandim 1624/Flores Timur Letkol Inf. Erly Merlian, Wakapolres Flores Timur Kompol Ketut Mastina, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Fasilitas yang diresmikan meliputi pembangunan Jalan Hurung–Ilepati–Demondei, lapangan voli di Desa Ilepati, jaringan perpipaan air bersih, 51 unit rumah siap huni di Desa Bogalima, satu unit rumah di Desa Kimakamak, sumur bor di Desa Bogalima, serta penerangan jalan umum. BNPB juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat Desa Bogalima dan Desa Ilepati.

Dalam sambutannya, Suharyanto mengatakan penanganan konflik sosial di Flores Timur dilakukan atas arahan Presiden Republik Indonesia. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, memperkuat persaudaraan, dan meninggalkan konflik yang pernah terjadi demi membangun kehidupan yang lebih damai.

Dandim 1624/Flores Timur Letkol Inf. Erly Merlian menilai kehadiran pemerintah pusat melalui BNPB menjadi bukti perhatian negara terhadap masyarakat terdampak konflik. Menurutnya, bantuan yang diberikan diharapkan mampu mendukung pemulihan kehidupan warga sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

Ia berharap seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat. Dandim juga mengajak seluruh warga menjadikan momentum tersebut sebagai penguat persatuan dan perdamaian di Kabupaten Flores Timur.

Peresmian fasilitas umum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memulihkan kondisi sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pascakonflik. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana dasar dapat mendorong aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.