RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Panitia Khusus Tata Kelola Kepariwisataan DPRD Kab. Manggarai Barat menggelar rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengevaluasi kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, Rabu, 24 Juni 2026. Rapat yang berlangsung di ruang rapat internal DPRD tersebut menyoroti belum optimalnya penerimaan daerah dari sektor pariwisata meski Manggarai Barat dikenal sebagai destinasi wisata unggulan nasional.

Rapat dipimpin Ketua Pansus, Warus Martinus, dan dihadiri anggota pansus serta Sekretaris Bapenda, Siprianus Mbembo, bersama jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Pansus meminta Bapenda menyajikan data yang akurat mengenai sektor kepariwisataan sebagai dasar evaluasi sekaligus penyusunan strategi untuk meningkatkan kontribusi PAD.

Menurut Warus Martinus, pembentukan Pansus dilandasi komitmen DPRD untuk memastikan potensi besar sektor pariwisata dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan perlunya penguatan tata kelola, sistem pendataan usaha pariwisata, pengawasan, serta mekanisme penarikan pajak yang lebih efektif agar pendapatan daerah dapat terus meningkat.

“Kami anggota Pansus menggali bagaimana kontribusi pariwisata bagi PAD. Karena itu kami minta Bapenda memberikan data akurat terkait kepariwisataan di Manggarai Barat. Tujuannya untuk mengevaluasi tata kelola dan mendorong peningkatan PAD dari sektor ini,” ujar Warus.

Selain membahas optimalisasi penerimaan pajak, rapat juga mengulas berbagai tantangan yang masih dihadapi, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, belum optimalnya pendataan pelaku usaha pariwisata, hingga perlunya pengawasan yang lebih intensif di lapangan. Pansus menilai persoalan tersebut harus segera dibenahi melalui koordinasi yang lebih kuat antarperangkat daerah.

Melalui rapat kerja ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berkomitmen menata kembali regulasi serta tata kelola sektor pariwisata agar lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan status Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas sehingga memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.