RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata memperketat pengawasan distribusi ayam dan produk olahan ternak sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian daging ayam. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq pada Kamis 11 Juni 2026.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lembata dan dihadiri sejumlah perangkat daerah serta instansi terkait. Hadir pula perwakilan Balai Karantina, Syahbandar, Bank BNI, dan pelaku usaha peternakan.

Bupati Kanisius Tuaq mengatakan program kemandirian daging ayam masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan lebih dari satu tahun.

"Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada data yang akurat dan faktual. Jika data yang digunakan tidak benar, maka kebijakan yang dihasilkan juga akan salah," ucap Bupatai Kanisius Tuaq.

Menurutnya, pengawasan distribusi ayam beku saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan program. Pemerintah juga harus memperhatikan tata kelola sektor peternakan mulai dari hulu hingga hilir.

Ia menjelaskan sejumlah aspek yang perlu diperkuat meliputi ketersediaan bibit ayam atau DOC, distribusi pakan, dukungan pembiayaan, serta kepastian pasar bagi peternak lokal. Seluruh komponen tersebut harus berjalan secara terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung program strategis tersebut. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat produksi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

Melalui penguatan sektor peternakan, pemerintah menargetkan terciptanya kemandirian daging ayam yang berkelanjutan. Program tersebut juga diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peternak lokal.