RRI.CO.ID, Sikka – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sikka menyoroti tidak tercapainya target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Rabu 10 Juni 2026. Dari target pendapatan sebesar Rp1,330 triliun, realisasinya hanya mencapai Rp1,261 triliun atau 94,81 persen.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Yunus Noce Fernandez, mengatakan selisih antara target dan realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp68,02 miliar. Menurutnya, capaian tersebut terutama dipengaruhi rendahnya realisasi pendapatan transfer yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan fraksi, Pendapatan Transfer hanya terealisasi Rp1,112 triliun dari target Rp1,186 triliun atau 93,79 persen. Kondisi itu menyebabkan kekurangan pendapatan sekitar Rp73,6 miliar pada komponen tersebut.

Fraksi Demokrat menilai angka tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan Kabupaten Sikka terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun sumber pendapatan eksternal lainnya. Karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan secara rinci jenis dana transfer yang tidak tersalurkan hingga akhir tahun anggaran.

Selain itu, fraksi juga meminta penjelasan mengenai kemungkinan adanya persyaratan yang belum terpenuhi serta dampak perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat. Penjelasan tersebut dinilai penting untuk mengetahui faktor utama penyebab tidak tercapainya target pendapatan.

Sorotan juga diarahkan pada Transfer Antar Daerah yang hanya terealisasi Rp28,96 miliar dari target Rp40,67 miliar atau 71,21 persen. Capaian itu menjadi yang terendah di antara komponen utama pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025.

Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah menjelaskan sumber transfer yang belum terealisasi dan kemungkinan adanya piutang antar daerah yang belum dibayarkan. Selain itu, dasar penetapan target pendapatan pada pos tersebut juga diminta untuk dijelaskan karena dinilai tidak sejalan dengan capaian aktual.

Pada komponen Transfer Pemerintah Pusat, realisasi pendapatan tercatat 94,59 persen dari target yang ditetapkan. Selisih target dan realisasi pada pos ini mencapai sekitar Rp62,53 miliar sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah.

Fraksi Demokrat juga menyoroti Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang hanya terealisasi sekitar 73 persen dari target. Pemerintah daerah diminta menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan pendapatan pada pos tersebut tidak sesuai dengan perencanaan.

Di tengah belum tercapainya target pendapatan daerah, Fraksi Demokrat mengapresiasi kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru melampaui target. PAD terealisasi Rp134,21 miliar atau 108,16 persen dari target Rp124,08 miliar, didukung capaian Retribusi Daerah sebesar 112,08 persen dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 128,64 persen.

Fraksi Demokrat menilai capaian tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber pendapatan lokal. Pemerintah daerah pun diminta menjelaskan faktor pendorong peningkatan PAD serta strategi mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pada tahun-tahun mendatang.