RRI.CO.ID, Sikka – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sikka menyoroti kebijakan penertiban pasar yang dilakukan Pemerintah Daerah, khususnya terkait pembongkaran lapak pedagang di Eks Pasar Geliting. Sorotan tersebut disampaikan dalam agenda Pemandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna III Masa Sidang III Tahun 2025-2026 DPRD Sikka, Rabu 10 Juni 2026.

Pemandangan Umum Fraksi NasDem dibacakan oleh Yosef Nong Soni di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sikka. Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem menilai penataan pedagang kaki lima (PKL) perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih terencana dan berpihak kepada masyarakat.

Fraksi NasDem menegaskan bahwa penataan PKL tidak cukup dilakukan melalui pembongkaran lapak secara sepihak. Menurut mereka, langkah tersebut belum memberikan solusi yang adil bagi para pedagang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pasar.

"Tugas kami dalam penataan pedagang kaki lima itu bukan untuk membungkam para pedagang yang berjualan di pasar, bukan dengan membongkar lapak pedagang yang ada di sana," ujar Yosef Nong Soni dalam rapat tersebut.

Selain itu, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan lokasi relokasi sebelum memindahkan para pedagang. Pasar Wairkoja yang direncanakan menjadi lokasi penataan dinilai perlu dibenahi agar mampu menampung aktivitas perdagangan secara optimal.

Menurut Fraksi NasDem, fasilitas yang layak menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi pemerintah. Renovasi dan perbaikan sarana pasar dinilai penting agar pedagang maupun pembeli dapat beraktivitas dengan nyaman dan aman.

Persoalan akses menuju Pasar Wairkoja juga menjadi perhatian dalam pemandangan umum fraksi tersebut. Mereka mendorong pelebaran jalan, penyediaan penerangan yang memadai, serta pengaturan pintu masuk untuk menghindari kemacetan dan penumpukan kendaraan.

Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam proses penataan pasar. Langkah relokasi diharapkan dilakukan dengan prinsip membantu dan menata, bukan sekadar menggusur, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Fraksi NasDem menyatakan kesiapan untuk mengawal proses penataan pasar agar berjalan sesuai kebutuhan pedagang yang terdampak. Mereka meminta pembangunan lapak di Pasar Wairkoja dilakukan melalui perencanaan yang matang dan berkelanjutan.

Fraksi NasDem menilai para pedagang pada dasarnya tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah. Namun, mereka membutuhkan jaminan fasilitas yang memadai agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dan sumber penghidupan masyarakat tidak terganggu.

Karena itu, Fraksi NasDem mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka mengevaluasi pendekatan penataan pasar yang sedang dijalankan. Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan proses relokasi yang lebih efektif, berkeadilan, dan mendukung keberlangsungan usaha para pedagang.