RRI.CO.ID, Ende - Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) IX Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Dewan Pimpinan Cabang NTT yang berlangsung di Hotel Swiss-Belcourt Kupang, Senin, 8 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung ketahanan serta pemerataan distribusi energi di NTT

Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa sektor minyak dan gas bumi memiliki peran strategis dalam menunjang kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, Hiswana Migas, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai sangat penting guna memastikan ketersediaan serta distribusi energi dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Menurut Gubernur, tantangan distribusi energi di NTT masih cukup besar, terutama pada wilayah-wilayah terpencil yang memiliki aksesibilitas terbatas dan biaya distribusi tinggi. Ia mendorong lahirnya skema kolaboratif yang mampu memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang sekaligus menjalankan fungsi sosial dalam melayani masyarakat di daerah yang selama ini sulit dijangkau layanan energi.

“Pelayanan energi harus tetap menjangkau masyarakat, namun di sisi lain pelaku usaha juga perlu mendapatkan kepastian dan keuntungan yang wajar,” ujarnya.

Selain menyoroti distribusi BBM dan LPG, Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan minyak tanah yang hingga kini masih menjadi kebutuhan utama sebagian masyarakat NTT, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan konversi energi harus dilakukan secara bertahap dan terencana, dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi.

Melalui Muscab IX Hiswana Migas DPC NTT ini, Gubernur berharap lahir berbagai rekomendasi strategis yang dapat memperkuat pelayanan energi, meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha, serta mendukung percepatan pembangunan daerah. Ia juga menegaskan komitmen Pemprov NTT untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendukung investasi, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta mewujudkan ketahanan energi yang berkeadilan bagi seluruh warga NTT.