RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mulai menggandeng organisasi perempuan untuk memperkuat demokrasi substansial di tengah masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk membangun pengawasan partisipatif sekaligus meningkatkan kesadaran politik warga hingga tingkat keluarga.

Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Maria Magdalena S. Sering, mengatakan demokrasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai rutinitas lima tahunan saat pemilu berlangsung. Menurutnya, demokrasi harus menghadirkan keadilan, kesetaraan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Ia menjelaskan, pengalaman dari sejumlah pemilu dan pilkada sebelumnya menunjukkan bahwa pola pengawasan konvensional tidak lagi cukup menghadapi tantangan demokrasi saat ini. Karena itu, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk menciptakan pengawasan yang lebih luas dan efektif.

Menurut Leny, organisasi perempuan dipilih karena memiliki jaringan sosial yang kuat dan dekat dengan masyarakat. Selain itu, jumlah pemilih perempuan di Manggarai Barat juga lebih banyak dibanding pemilih laki-laki.

“Pengawasan pemilu tidak bisa hanya mengandalkan pengawas. Harus ada keterlibatan semua elemen masyarakat agar demokrasi yang adil dan berdampak bisa terwujud,” katanya dalam dialog di Pro 1 RRI Ende, Sabtu 9 Mei 2026.

Ia menilai perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran politik, terutama di lingkungan keluarga. Melalui peran sebagai ibu dan pendidik di rumah, perempuan dianggap mampu menanamkan nilai demokrasi sekaligus menolak praktik politik uang.

Bawaslu juga menggandeng Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) dan PKK karena memiliki struktur organisasi hingga tingkat paling kecil di masyarakat. Jaringan tersebut dinilai efektif untuk menyampaikan edukasi politik langsung ke lingkungan keluarga.

Leny menambahkan, praktik politik uang masih menjadi tantangan besar dalam demokrasi. Rendahnya literasi politik membuat sebagian masyarakat masih mudah dipengaruhi bantuan sesaat menjelang pemilu.

Menurut dia, suara masyarakat yang ditukar dengan uang justru berpotensi melahirkan pejabat korup di kemudian hari. Karena itu, pendidikan politik harus dilakukan secara terus-menerus, termasuk di luar tahapan pemilu.

Selain bekerja sama dengan organisasi perempuan, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat juga aktif menjalankan program pendidikan demokrasi ke sekolah dan kampus melalui kegiatan Bawaslu Go to School. Program tersebut menyasar pemilih pemula dan generasi muda agar lebih kritis dalam menentukan pilihan politik.

Leny berharap semakin banyak masyarakat yang berani menolak politik uang, kritis terhadap informasi di media sosial, serta aktif melaporkan pelanggaran pemilu. Ia menegaskan demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud melalui kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat.