RRI.CO.ID, Ende - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ende kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas demokrasi dengan mengikuti diskusi rutin mingguan bertajuk MINGGAR (Mingguan Penanganan Pelanggaran) Edisi VII. Kegiatan yang berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu, 13 Mei 2026 itu dilaksanakan di Ruang Rapat Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kabupaten Ende.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Ende diwakili oleh Koordinator Divisi P3S, Maria Uria Ie, S.Akun., didampingi Kasubag P3S dan Hukum Elisabeth Renggi, S.Sos., bersama jajaran staf teknis Divisi P3S. Forum MINGGAR kali ini mengangkat tema “Netralitas ASN, TNI & POLRI pada Pemilihan Umum” yang dinilai sangat penting dalam menjaga profesionalitas aparatur negara selama tahapan pemilu berlangsung.

Diskusi membahas berbagai potensi pelanggaran netralitas aparatur negara, baik yang terjadi secara langsung di lapangan maupun melalui aktivitas media sosial. Selain itu, forum juga menyoroti mekanisme penanganan laporan dan temuan pelanggaran agar lebih cepat, responsif, dan terkoordinasi dengan baik bersama Komisi ASN (KASN) serta instansi terkait lainnya. Aspek regulasi dan sanksi disiplin juga menjadi perhatian utama guna memberikan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran netralitas.

Koordinator Divisi P3S Bawaslu Ende, Maria Uria Ie, menegaskan bahwa netralitas ASN, TNI dan Polri merupakan kewajiban konstitusional yang harus dijaga bersama. Menurutnya, keikutsertaan dalam forum MINGGAR menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas pengawasan dan meningkatkan kesiapan jajaran Bawaslu dalam menangani setiap laporan masyarakat secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain menjadi ruang penguatan kapasitas, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai wadah berbagi pengalaman antar Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT terkait tantangan pengawasan di lapangan. Melalui forum tersebut, Bawaslu Kabupaten Ende berharap mampu menciptakan iklim pemilihan yang aman, jujur, adil, dan kondusif, dengan memastikan seluruh aparatur negara tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik tanpa terlibat dalam kepentingan politik praktis.