RRI.CO.ID, Lembata – Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Lembata menyoroti persoalan distribusi BBM subsidi dan perlindungan pekerja dalam penyampaian 15 tuntutan kepada pemerintah daerah di Lewoleba. Aspirasi tersebut disampaikan usai aksi sosial membersihkan kawasan Pasar Ikan TPI Lewoleba dan penanaman pohon bersama sejumlah pihak pada , Jumat 1 Mei 2026.

Dalam tuntutannya, SBSI meminta pemerintah menertibkan penggunaan barcode BBM subsidi serta menindak kendaraan perusahaan yang masih menggunakan BBM bersubsidi. Organisasi buruh itu juga mendesak penindakan terhadap oknum yang diduga membekingi distribusi BBM ilegal di Kabupaten Lembata.

Selain isu BBM, SBSI menyoroti perlindungan pekerja yang dinilai masih lemah di berbagai sektor. Mereka meminta penghapusan sistem outsourcing dan mendorong penerapan upah layak sesuai standar jam kerja.

Ketua Divisi Perikanan Kelautan SBSI Lembata, Hasan Guhir, mengatakan organisasi tersebut hadir untuk memperjuangkan hak-hak pekerja sekaligus menjadi ruang advokasi bagi buruh yang mengalami perlakuan tidak adil. Menurutnya, SBSI ingin membangun gerakan buruh yang lebih dekat dengan persoalan nyata masyarakat.

“Kami hadir untuk memperjuangkan nasib buruh sekaligus menjadi wadah advokasi bagi mereka yang diperlakukan tidak adil oleh majikan,” ujar Hasan.

SBSI juga meminta penguatan Dewan Pengupahan dan Tripartit serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pekerja di daerah. Organisasi itu menilai perlindungan tenaga kerja perlu dibarengi dengan peningkatan kompetensi agar buruh mampu bersaing di tengah tantangan ekonomi.

Ketua SBSI Lembata, Matheus Ratu, menyebut pihaknya saat ini masih memperkuat struktur organisasi sebelum memperluas pendampingan terhadap pekerja rentan. Fokus utama diarahkan pada isu upah, perlindungan kesehatan, dan jaminan hari tua pekerja.

Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata, Yohanes Berchmans Daniel Dai, mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara santun dan dialogis. Pemerintah daerah, kata dia, terbuka menerima SBSI sebagai mitra dalam membangun daerah dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja.