RRI.CO.ID, Ende - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan layanan kesehatan, serta kemudahan akses pelayanan publik sebagai hasil koordinasi strategis dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Komitmen ini disampaikan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma usai pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir di Jakarta Pusat, Selasa, 21 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang dirumuskan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah ingin memastikan perubahan yang dirasakan langsung, mulai dari layanan publik yang lebih cepat hingga akses yang semakin mudah dan merata di seluruh wilayah.

“Inti dari seluruh pembahasan ini adalah dampak nyata bagi masyarakat. Kita ingin masyarakat merasakan langsung perubahan layanan lebih cepat, akses lebih mudah, dan kualitas yang meningkat,” ujarnya.

Salah satu langkah strategis yang didorong adalah percepatan perubahan status Bank Pembangunan Daerah NTT menjadi Perseroda guna membuka akses pembiayaan lebih luas bagi UMKM, petani, dan pelaku usaha kecil. Selain itu, penguatan regulasi pajak dan retribusi daerah juga diharapkan mampu meningkatkan PAD yang kemudian dikembalikan dalam bentuk pembangunan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Di sektor pelayanan publik, optimalisasi layanan Samsat termasuk penertiban kendaraan berplat luar daerah menjadi fokus untuk meningkatkan keadilan fiskal. Sementara di bidang kesehatan, penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit dilakukan agar pelayanan semakin cepat, tenaga medis lebih tersedia, dan fasilitas kesehatan semakin berkualitas.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTT menyiapkan sejumlah langkah konkret seperti percepatan regulasi strategis, penguatan layanan Samsat berbasis kolaborasi, peningkatan kapasitas rumah sakit, serta optimalisasi aset daerah untuk mendongkrak PAD. Pemerintah juga memperkuat penataan aparatur melalui pengelolaan PPPK dan peningkatan SDM, dengan target utama menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien dan kesejahteraan masyarakat meningkat.