RRI.CO.ID, Jakarta - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur menyampaikan berbagai persoalan krusial yang dihadapi guru di daerah dalam forum Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) II PGRI Tahun 2026. Konkernas ini berlangsung di Jakarta, 16–18 April 2026 dihadiri oleh pengurus PGRI dari 34 provinsi serta ketua PGRI kabupaten/kota se-Indonesia.

Agenda utama Konkernas adalah penyampaian laporan program kerja dan keuangan, perumusan rencana kerja lanjutan, serta penyerapan aspirasi dari daerah. Aspirasi PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur disampaikan oleh Sekretaris Umum PGRI NTT, Uly Jonathan Riwu Kaho. Sementara itu, PGRI Flores Timur secara khusus mengangkat puluhan persoalan yang mencerminkan kondisi riil guru dan dunia pendidikan di wilayah kepulauan tersebut.

Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Maksimus Masan Kian, menjelaskan puluhan persoalan itu dihimpun dari hasil kunjungan ke 19 kecamatan. “Kami mendengar langsung keluhan dan harapan para guru yang bekerja dalam berbagai keterbatasan, namun tetap memikul tanggung jawab besar dalam mencerdaskan anak bangsa,” ujarnya.

Sejumlah isu utama yang disoroti antara lain ketidakjelasan status guru honorer, khususnya di sekolah swasta, yang dinilai belum mendapatkan kesempatan yang adil dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PGRI Flores Timur mendorong adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat agar guru honorer swasta memperoleh hak yang setara.

Selain itu, persoalan tunjangan profesi guru (TPG) juga menjadi perhatian serius. Proses pencairan yang dinilai rumit dan tidak menentu, serta persyaratan jam mengajar yang ketat, dinilai menyulitkan guru.

"Proses pencairan sangat membingungkan guru, sehingga kami mengusulkan agar tunjangan profesi disatukan dengan gaji dan dibayarkan secara rutin setiap bulan," ujarnya.

Masalah lain yang turut disuarakan mencakup pelaksanaan uji kompetensi (UKOM) yang dianggap membebani, proses kenaikan pangkat yang masih manual dan berbelit, serta belum adanya jaminan pensiun bagi guru PPPK. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidakpastian masa depan bagi para pendidik.

Di sisi lain, implementasi program nasional seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. PGRI Flores Timur menilai distribusi manfaat program tersebut belum merata, terutama di wilayah kepulauan, meskipun menyerap anggaran yang besar.

Pada tingkat daerah, persoalan manajerial juga mencuat, seperti banyaknya sekolah yang dipimpin pelaksana tugas (PLT) kepala sekolah dalam waktu lama. Selain itu, ditemukan pula kasus pemotongan gaji guru swasta serta keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru tahun 2025.

Kendala teknis seperti gangguan jaringan internet saat pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), kekurangan guru ASN di sekolah swasta. Selain itu PGRI Flotim juga menyoroti belum tuntasnya pembayaran rapelan gaji dan pangkat turut memperkuat daftar permasalahan yang disampaikan.

Melalui forum nasional ini, PGRI Flores Timur berharap pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan dapat memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan tersebut. Mereka menilai perbaikan sistem pendidikan harus dimulai dari peningkatan kesejahteraan, kepastian status, serta perlindungan yang layak bagi guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia.