Polda NTT dan LBH APIK Perkuat Sinergi Tangani Kasus Perempuan dan Anak

RRI.CO.ID, Kupang - Direktorat Reserse Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT menggelar pertemuan strategis. Pertemuan berlangsung bersama LBH APIK NTT di ruang rapat Direktorat PPA dan PPO Polda NTT, Selasa 7 April 2026 pagi.

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 Wita tersebut menjadi forum memperkuat koordinasi penanganan kasus perempuan dan anak. Pertemuan dihadiri pimpinan Direktorat PPA PPO Polda NTT, Direktris LBH APIK NTT, serta sejumlah perwira penyidik.

Direktris LBH APIK NTT Ansy Damaris Rihi Dara menyampaikan apresiasi atas ruang dialog yang dibangun bersama kepolisian. Ia juga memaparkan komitmen LBH APIK dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan perempuan dan anak.

Direktur PPA PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu menjelaskan peran institusinya dalam penegakan hukum. Ia menegaskan perlindungan terhadap kelompok rentan memerlukan dukungan serta kolaborasi berbagai pihak.

Dalam sesi diskusi, perwakilan LBH APIK Ester Ahaswaty Day menyoroti penanganan sejumlah kasus lama. Ia meminta perhatian serius terhadap laporan dugaan kekerasan seksual yang tercatat sejak April 2024.

Masukan lain disampaikan Vemmy yang mengusulkan peningkatan koordinasi antara penyidik dengan fungsi kehumasan kepolisian. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan transparansi penanganan perkara sekaligus mencegah penyebaran informasi tidak benar.

Sementara itu, Sarah Leri Mboeik menekankan pentingnya penambahan personel polisi wanita di wilayah NTT. Kehadiran polwan dinilai dapat mempermudah penanganan perkara perempuan dan anak, khususnya di daerah terpencil.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur PPA PPO Polda NTT menyampaikan apresiasi kepada LBH APIK NTT. Ia memastikan perkembangan kasus yang disoroti saat ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi NTT.

Selain itu, kepolisian juga memperkenalkan program Polwan Mengajar sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program tersebut bertujuan memberikan edukasi hukum kepada pelajar tingkat SMP dan SMA di wilayah NTT.

Kapolda NTT melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga. Ia mengatakan sinergi kepolisian dan lembaga bantuan hukum penting untuk memastikan penanganan kasus berjalan profesional, transparan, dan berkeadilan.