Gubernur NTT Soroti Masalah PPPK, Penguatan Fiskal, dan Antisipasi El Nino

RRI.CO.ID, Ende - Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena, menekankan pentingnya penanganan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penguatan kapasitas fiskal daerah, serta kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim usai libur panjang Paskah. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel bersama ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Halaman Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Selasa, 7 April 2026.

Dalam arahannya, Gubernur juga mengucapkan Selamat Paskah kepada seluruh ASN dan masyarakat NTT, sekaligus mengapresiasi suksesnya Festival Paskah Pemuda Sinode GMIT yang mendapat perhatian langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan semangat pelayanan di tengah masyarakat.

Terkait penanganan PPPK, Gubernur Melki menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Ia menegaskan komitmen bahwa tidak akan ada PPPK yang dirumahkan, serta menyebut kementerian terkait seperti Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi menyeluruh guna menghadirkan solusi yang adil bagi daerah.

"Kita bersyukur karena Pemerintah Pusat memberikan perhatian serius. Kemarin Bapak Wakil Presiden telah menugaskan para menteri terkait untuk merespons secara komprehensif. Komitmennya jelas, tidak ada PPPK yang akan dirumahkan,” kata Gubernur

Selain itu, Gubernur menyoroti pentingnya penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi transfer pusat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meminta seluruh OPD pengelola PAD bekerja maksimal serta menegaskan tidak akan mentolerir kebocoran anggaran, bahkan akan melibatkan aparat penegak hukum dalam pengawasan jika ditemukan penyimpangan.

Di sisi lain, Gubernur mengingatkan ancaman dampak perubahan iklim akibat fenomena El Nino yang diprediksi menyebabkan musim kemarau lebih panjang di NTT. Ia menegaskan perlunya langkah antisipatif dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran untuk menghadapi potensi krisis air, gagal panen, serta dampak sosial ekonomi lainnya, sekaligus mendorong seluruh perangkat daerah fokus pada efisiensi dan pelayanan publik yang optimal.