RRI.CO.ID, Ende – Aksi penolakan penggusuran lapak pedagang kaki lima di pesisir Ndao, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, berujung ricuh pada Kamis 26 Maret 2026. Massa gabungan mahasiswa dan warga mendatangi Kantor Bupati Ende setelah gagal bertemu kepala daerah.

Aksi ini melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat. Di antaranya Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, serta warga Ndao.

Massa bergerak dari Jalan Wirajaya dan Jalan El Tari menuju Kantor Bupati Ende. Pergerakan tersebut mendapat pengawalan aparat dari Polres Ende untuk mengantisipasi gangguan keamanan.

Setibanya di lokasi, massa langsung menggelar orasi dan menuntut bertemu Bupati Ende. Namun pada saat yang sama, Bupati dan Wakil Bupati tidak berada di tempat sehingga memicu kekecewaan.

Situasi yang semula kondusif perlahan berubah tegang. Aksi saling dorong antara demonstran dan aparat Satpol PP tidak terhindarkan di depan kantor bupati.

Ketua PMKRI Cabang Ende, Daniel Turot, menegaskan penolakan terhadap rencana penggusuran tersebut. Ia menilai kebijakan itu tidak disertai solusi yang berpihak kepada masyarakat kecil.

Menurutnya, penggusuran berpotensi menghilangkan mata pencaharian warga pesisir. Ia juga menyoroti kebijakan yang dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan sosial dan terkesan tebang pilih.

Dalam pernyataan sikap, massa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah daerah. Tuntutan tersebut mencakup penolakan penggusuran, desakan penyelesaian yang adil, serta perlindungan ekonomi masyarakat kecil.

Selain itu, massa juga mengecam kebijakan yang dinilai diskriminatif. Mereka meminta penataan kawasan pesisir dilakukan secara manusiawi tanpa penggusuran paksa.

Sejumlah poster tuntutan dibawa peserta aksi sebagai bentuk protes terbuka. Poster tersebut menyoroti isu hak tempat tinggal dan keadilan ekonomi bagi warga pesisir.

Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Ende terkait tuntutan tersebut. Aparat keamanan tetap disiagakan untuk mengantisipasi potensi eskalasi lanjutan.

Situasi di lokasi aksi berangsur kondusif setelah sempat memanas. Namun penolakan warga terhadap rencana penggusuran tanpa solusi masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.