RRI.CO.ID, Sikka - Fraksi Partai Golkar menyoroti kebijakan mutasi dan promosi aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago. Sorotan itu disampaikan dalam rapat penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas LKPJ Bupati Sikka Akhir Tahun 2025 di DPRD Sikka, Kamis 12 Maret 2026.
Anggota Fraksi Partai Golkar Maria Angelorum Mayestatis mengatakan meritokrasi ASN merupakan janji kampanye yang kerap disampaikan Bupati Juventus Prima Yoris Kago. Janji tersebut, menurutnya, selalu diulang dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat sejak masa kampanye hingga menjabat sebagai kepala daerah.
Maria kemudian mengingatkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam regulasi itu ditegaskan bahwa sistem merit adalah kebijakan pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas.
Ia menegaskan promosi, mutasi, dan rekrutmen ASN seharusnya tidak didasarkan pada kedekatan politik atau praktik nepotisme. Tujuan sistem merit adalah menciptakan birokrasi yang transparan, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berdaya saing.
Karena itu, Fraksi Partai Golkar berharap promosi ASN tidak hanya mengandalkan seleksi terbuka melalui tes kompetensi. Penilaian juga harus mengacu pada rapor kinerja serta evaluasi kesesuaian kompetensi antara pegawai dan jabatan yang diemban.
Maria mempertanyakan apakah mutasi dan promosi yang dilakukan Bupati Sikka benar-benar menerapkan prinsip meritokrasi. Ia juga menyinggung kemungkinan bahwa proses tersebut hanya formalitas karena nama-nama pejabat sudah disiapkan sebelumnya untuk mengisi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, jawaban atas pertanyaan tersebut hanya diketahui oleh Bupati dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. “Apakah mutasi dan promosi itu benar-benar berdasarkan merit, atau sekadar formalitas belaka,” ujarnya
Maria juga menyoroti adanya sejumlah jabatan eselon II yang hingga kini masih dibiarkan kosong. Ia menilai belum terlihat langkah pemerintah daerah untuk segera membuka proses seleksi jabatan secara terbuka.
Fraksi Partai Golkar bahkan menduga jabatan yang lowong tersebut sengaja dibiarkan untuk menunggu pihak tertentu memenuhi syarat regulasi sebelum dilelang. Dugaan itu memunculkan spekulasi tentang keberadaan figur yang disebut sebagai “putra mahkota” dalam pengisian jabatan strategis.
Situasi tersebut memicu pertanyaan kritis dari Fraksi Partai Golkar, yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Koalisi Maumere Baru pendukung pasangan Juventus Prima Yoris Kago dan Simon Subandi Supriadi. Fraksi itu mempertanyakan apakah ASN lain yang telah memenuhi syarat dianggap tidak mampu atau hanya dinilai tidak sejalan dengan visi misi kepala daerah.
Maria menegaskan kritik yang disampaikan Fraksi Partai Golkar merupakan upaya menjaga iklim pemerintahan yang sehat. Ia berharap kebijakan promosi dan mutasi ASN di Kabupaten Sikka ke depan benar-benar melindungi karier ASN dari politisasi serta mengedepankan profesionalisme dan integritas birokrasi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....