RRI.CO.ID, Ende – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menghadiri Rapat Koordinasi Awal Pelaksanaan Program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat yang digelar pada Selasa 10 Maret 2026 melalui Zoom tersebut diikuti para kepala daerah, sekretaris daerah, serta inspektur dari kabupaten dan kota di wilayah NTT dan NTB.

Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Medio Venda menjelaskan, program ini merupakan upaya KPK meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya hidup berintegritas. KPK ingin mendorong masyarakat untuk menolak berbagai bentuk praktik korupsi, termasuk korupsi kecil atau petty corruption, serta memperkuat layanan publik yang transparan dan akuntabel.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arif, kemukakan jika Program JNBA merupakan pengembangan dari Roadshow Bus Antikorupsi telah dilaksanakan sejak 2018 hingga 2024. Program ini dirancang sebagai strategi kampanye antikorupsi dengan pendekatan edukatif dan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara luas.

Berbagai kegiatan edukasi akan diberikan, seperti antikorupsi, KPK Menyapa, pameran layanan publik, pagelaran seni dan budaya, nonton bareng film antikorupsi, hingga KPK Mengajar. Sasaran program adalah para pelajar tingkat TK hingga SMA, mahasiswa, aparatur sipil negara, tenaga pendidik, kelompok masyarakat, hingga badan usaha milik daerah (BUMD).

Untuk wilayah NTT program JNBA 2026 direncanakan berlangsung di sembilan kabupaten/ kota, yakni Manggarai Barat, Ende, Nagekeo, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Rote Ndao dan Kota Kupang. Gubernur Melki menyampaikan apresiasi atas inisiatif KPK tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung penuh pelaksanaan program guna memperkuat budaya integritas di masyarakat.

Menurutnya pendekatan kampanye yang bersifat edukatif sekaligus menghibur atau edutainment seperti ini dapat menjadi model yang baik untuk diterapkan di berbagai perangkat daerah maupun institusi lainnya.

“Program ini merupakan pendekatan kampanye antikorupsi yang sangat baik karena mampu melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk bersama-sama memahami nilai-nilai integritas dan upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Gubernur juga mendorong agar kampanye antikorupsi serupa dapat menjangkau kalangan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar nilai-nilai integritas semakin tertanam sejak dini.