RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menegaskan pentingnya sinergi antar daerah dalam membangun ketahanan pangan di tengah berbagai tantangan, mulai dari persoalan struktural hingga dampak perubahan iklim. Upaya tersebut dinilai tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas wilayah.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang mempertemukan tiga pemerintah kabupaten di wilayah Manggarai Raya, yakni Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Unio Keuskupan Labuan Bajo, Senin 9 Maret 2026.
FGD yang mengusung tema “Memperkuat Kebijakan dan Kerangka Model Sistem Pangan di Manggarai Raya” ini menjadi forum strategis untuk menyatukan visi pembangunan pangan antar daerah yang memiliki keterkaitan kuat, baik secara geografis maupun ekonomi.
Dalam sambutannya, Fransiskus menjelaskan bahwa ketahanan pangan kini menjadi isu strategis bagi tiga kabupaten di Manggarai Raya. Menurutnya, kawasan ini memiliki dua kekuatan utama yang saling berkaitan, yakni potensi sektor agraris dan pertumbuhan sektor pariwisata.
“Kita sekarang berada dalam dua kekuatan besar yang saling terkait, yaitu potensi sektor agraris di satu sisi dan sektor pariwisata di sisi lain. Dua sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan tidak saling bertentangan, justru saling mengisi,” kata Fransiskus yang juga menjabat sebagai Ketua Multi Stakeholder Forum (MSF) Pangan Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung potensi besar yang dapat muncul dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut berpotensi menciptakan permintaan besar terhadap ekosistem pangan lokal.
Fransiskus merinci, di Kabupaten Manggarai Barat terdapat sekitar 93 ribu sasaran penerima program MBG. Jika dihitung dengan biaya Rp15 ribu per orang selama 313 hari dalam setahun, maka perputaran anggaran yang masuk ke sektor pangan daerah bisa mencapai sekitar Rp440 miliar per tahun.
“Ada 93.000 sasaran dikalikan 313 hari dan dikalikan Rp15.000, kurang lebih sekitar Rp440-an miliar. Ini sebuah kekuatan permintaan yang sangat besar terhadap ekosistem pangan daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, terdapat tiga kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam pengembangan ekosistem pangan lokal. Pertama adalah jumlah penduduk yang besar sebagai kantong konsumsi, kedua pertumbuhan sektor pariwisata yang signifikan, dan ketiga optimalisasi kedua potensi tersebut di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Fransiskus juga menyoroti keterbatasan ruang fiskal daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBD. Ia mencontohkan bahwa belanja modal Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat hanya sekitar Rp32 miliar dari total APBD sebesar Rp1,19 triliun.
“Proporsi belanja modal kita hanya Rp32 miliar dari Rp1,19 triliun APBD. Angka ini sangat kecil jika diharapkan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Karena itu, ia mendorong perubahan cara pandang dalam pembangunan ekonomi daerah, dengan memanfaatkan peluang dari perputaran dana program MBG untuk memperkuat ekosistem pangan lokal.
“Kita harus mulai bergeser cara pikir. Bagaimana Rp440-an miliar dana MBG yang setiap hari masuk ke dapur-dapur itu bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun ekosistem pangan kita,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....