RRI.CO.ID, Labuan Bajo – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, menyiapkan berbagai skema solusi untuk memastikan tenaga P3K tetap produktif di tengah kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah. Hal itu disampaikannya dalam wawancara bersama RRI Labuan Bajo, Minggu (1 Maret 2026).

Melki menjelaskan, dalam lima tahun terakhir pemerintah daerah menerima ribuan pegawai baru, khususnya P3K yang sebelumnya berstatus honorer. Di tingkat provinsi diperkirakan terdapat sekitar 9 ribu P3K, sementara di 22 kabupaten/kota jumlahnya bisa mencapai sekitar 50 ribu orang.

“Kita harus memastikan mereka tetap bisa bekerja dan diberdayakan. Ini tantangan bersama,” ujarnya.

Ia membuka kemungkinan integrasi P3K dalam berbagai program strategis pemerintah pusat di daerah, seperti program makan bergizi gratis (MBG), koperasi desa Merah Putih, padat karya pembangunan perumahan, hingga sektor kelautan dan perikanan.

Selain itu, Melki mendorong kolaborasi dengan perbankan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta melibatkan KADIN dan APINDO guna menciptakan wirausaha baru di NTT.

“Ini kerja besar kita. Maksud baik undang-undang harus kita terjemahkan dalam konteks positif. Kita siapkan desain pembangunan pusat dan daerah agar P3K tetap berdaya,” tegasnya.

Ia optimistis dengan komunikasi yang saat ini terbangun antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai skema adaptasi dapat diputuskan sebelum aturan diberlakukan penuh pada tahun depan.