RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi dengan mewajibkan pemasangan CCTV di seluruh SPBU. Kebijakan ini ditegaskan dalam rapat bersama PT Pertamina Patra Niaga pada Sabtu, 21 Februari 2026.

Rapat tersebut dipimpin Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, didampingi Sekretaris Daerah serta jajaran pimpinan OPD terkait. Pertemuan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Lembata dan membahas pembenahan sistem pelayanan BBM subsidi.

Dalam rapat tersebut, Sales Branch Manager Patra Niaga Fuel Maumere, Muhamad Bayu Fadilah, menyampaikan hasil monitoring selama dua hari di Lembata. Ia menjelaskan seluruh SPBU telah melakukan perbaikan sistem pengawasan melalui pemasangan CCTV.

“CCTV SPBU dipasang mengarah langsung ke nozzle kendaraan dengan kapasitas penyimpanan rekaman hingga 30 hari” ucapnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem pengawasan agar penyaluran BBM subsidi lebih transparan dan tepat sasaran. Selain itu, SPBU PT Hikam didorong meningkatkan kualitas pengawasan melalui kerja sama teknis bersama PT Pertamina Patra Niaga guna memastikan standar operasional berjalan optimal.

Pemerintah daerah juga berencana mengusulkan penambahan agen minyak tanah baru dengan bersurat kepada BPH Migas dan Pertamina Cabang. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi energi dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Rapat juga menghasilkan komitmen penguatan digitalisasi, penyediaan jaringan internet, serta penggunaan alat kontrol distribusi. Pemerintah dan Pertamina sepakat meningkatkan pengawasan distribusi laut guna mencegah potensi penyalahgunaan BBM subsidi.