Hal tersebut mengemuka dalam wawancara RRI Labuan Bajo bersama Budi Widjadja, perwakilan Gahawisri, Senin, 9 Februari 2026.

Budi menekankan pentingnya sinergi antara KSOP, pemerintah daerah, dan pelaku usaha kapal wisata dalam penegakan standar keselamatan pelayaran.

“Otoritas pelabuhan memegang peran penting dalam pemberian izin berlayar. Jika kapal tidak laik, maka clearance tidak boleh dikeluarkan,” katanya.

Selain itu, informasi cuaca dari BMKG harus menjadi rujukan utama sebelum kapal wisata diizinkan berangkat. Mengingat arus laut Labuan Bajo relatif kuat dan cuaca cepat berubah, toleransi terhadap pelanggaran peringatan cuaca dinilai tidak dapat dibenarkan.

“Jika ada peringatan cuaca buruk, semua pihak harus patuh. Keselamatan wisatawan tidak boleh dikompromikan,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut juga dibahas pentingnya kompetensi kru kapal. Menurut Budi, sebagian besar kecelakaan laut disebabkan oleh faktor manusia atau human error.

Setiap kru diwajibkan memiliki sertifikasi kecakapan seperti Basic Safety Training (BST) serta pemahaman protokol darurat, mulai dari kebocoran hingga kebakaran kapal. Selain itu, kru juga diharapkan memiliki etika pelayanan pariwisata agar wisatawan merasa aman dan nyaman.

Budi menegaskan, Gahawisri berkomitmen melakukan pembinaan kepada anggotanya serta mendorong penegakan sanksi tegas bagi operator kapal yang mengabaikan aturan demi keuntungan jangka pendek.

Menurutnya, sinergi yang konsisten antar lembaga menjadi fondasi penting agar Labuan Bajo berkembang sebagai destinasi wisata bahari yang aman, berkelas, dan berkelanjutan.