RRI. CO. ID, Ende – Richardus B. Toulwala,S. Fil, M.Si Dosen Ilmu Pemerintahan STPM St. Ursula Ende sekaligus diaspora Lembata, menilai fenomena kelangkaan BBM di Lembata merupakan masalah yang telah berlangsung lama dan menjadi tradisi buruk. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga terkait politik dan koordinasi antar lembaga.

“Kalau kebijakan selama beberapa periode tetap bermasalah, itu mencerminkan ada konspirasi di labirin gelap kekuasaan,” ujar Richardus, Rabu, 28 Januari 2026. 

Ia menambahkan, kelangkaan BBM kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Richardus menekankan, pemerintah daerah seolah tidak memiliki kontrol penuh terhadap distribusi BBM. 

“Pemerintah, pasar swasta, dan civil society tidak punya koordinasi yang baik. Pemerintah dikendalikan oleh swasta, inilah masalah utamanya,” katanya.

Ia menegaskan bahwa penambahan stok BBM hanya bersifat sementara. Langkah ini menurutnya tidak menyelesaikan akar permasalahan kelangkaan di Lembata.

“Ini tidak menyelesaikan akar masalah. Yang penting adalah memutus rantai-rantai di belakang itu dulu, bukan sekadar menambah pasokan,” ucap Richardus tegas.

Menurutnya, dibutuhkan kebijakan baru yang berbeda dari sebelumnya. Hal ini termasuk memperbaiki garis koordinasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

“Relasi kekuasaan antara privat, swasta, pemerintah, dan civil society harus diperbaiki. Jangan sampai civil society dan pemerintah tertunduk di bawah privat,” kata Richardus.

Selain itu, Richardus menyoroti adanya praktik mafia minyak di Lembata. Praktik ini dinilai merugikan masyarakat secara langsung.

Ia menekankan pentingnya terobosan kebijakan baru untuk BBM. Kebijakan itu harus berani melawan mafia minyak dan menjamin distribusi berkeadilan serta berkelanjutan.

“Evaluasi dulu kebijakan sebelumnya, libatkan OPD untuk mematikan mafia minyak,” kata Richardus.