RRI.CO.ID, Sikka – Bencana hidrometeorologi melanda Kabupaten Sikka sejak awal Januari 2026 hingga akhir bulan ini dan berdampak luas bagi masyarakat. Peristiwa tersebut mencakup berbagai kejadian alam yang terjadi hampir merata di sejumlah wilayah kecamatan.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, tercatat 48 kepala keluarga terdampak di 14 kecamatan dan 18 desa. Bencana tersebut menimbulkan kerugian material yang signifikan bagi warga.

Jenis bencana yang terjadi meliputi angin kencang, banjir, abrasi pantai, serta pohon tumbang. Dampaknya merusak rumah warga dan sejumlah fasilitas publik seperti sekolah, gereja, serta tanggul penahan gelombang.

BPBD juga mencatat satu korban jiwa meninggal dunia di Desa Wolonterang, Kecamatan Doreng. Korban meninggal akibat tertimpa pohon tumbang saat bencana terjadi.

Secara keseluruhan, jumlah warga yang mengalami kerugian akibat bencana hidrometeorologi ini mencapai 39 orang. Hingga kini, BPBD bersama Dinas Sosial dan Tim Reaksi Cepat terus siaga di lapangan.

Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Sikka aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan darurat kepada warga terdampak berjalan cepat dan tepat.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sikka menggelar Rapat Koordinasi Tim Reaksi Cepat BPBD Tahun 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, SH, di Aula Rokatenda Lantai 2 Kantor Bupati Sikka, Selasa 27 Januari 2026.

Dalam rapat lintas sektor itu, pemerintah daerah menyepakati penetapan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026. Keputusan ini diambil sebagai upaya mitigasi, penanggulangan, dan rehabilitasi bencana secara terpadu.

Bupati Sikka menegaskan pentingnya komitmen dan kerja sama seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana. Ia juga mengapresiasi kinerja Tim Reaksi Cepat yang dinilai responsif melindungi masyarakat dari dampak bencana.

Selain itu, para camat diminta terus mengimbau masyarakat agar tetap waspada. Koordinasi dengan Tim Reaksi Cepat juga harus dilakukan segera apabila terjadi bencana baru di wilayah masing-masing.