BPJS Kesehatan Dorong Transformasi Layanan Jantung Berbasis Outcome

RRI.CO.ID, Ende - BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care. Pendekatan ini menempatkan hasil kesehatan pasien (health outcomes) dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar untuk meningkatkan nilai manfaat bagi peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal. Menurutnya, keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membiayai pelayanan, tetapi juga oleh keberhasilan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit,” kata Prihati, Rabu 16 September 2026 dalam kegiatan Media Workshop melalui daring.

Ia menambahkan, penyakit jantung menjadi salah satu perhatian utama dalam Program JKN karena tingginya pemanfaatan layanan dan besarnya biaya yang dibutuhkan. Sepanjang 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.

Menurut Prihati, pengendalian penyakit jantung perlu dilakukan sejak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui pengendalian faktor risiko. Penguatan pelayanan di tingkat FKTP dinilai penting untuk mencegah perkembangan penyakit yang dipicu oleh faktor risiko yang tidak terkendali.

Dalam pendekatan Value-Based Health Care, FKTP diperkuat sebagai fondasi pengendalian kasus jantung melalui upaya promotif dan preventif. Upaya tersebut mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta berisiko tinggi.

Sementara itu, di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan hasil kesehatan pasien. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan meliputi pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), serta staged revascularization.

Prihati menjelaskan, BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung dari indikator proses menuju indikator outcome. Indikator yang dipantau meliputi waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan protokol, serta efisiensi sistem rujukan.

“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” ujarnya.

Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, mengatakan pelayanan kesehatan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kualitas pelayanan juga menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tri mengatakan Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas kesehatan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi, menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien, termasuk peserta JKN yang membutuhkan penanganan penyakit jantung secara komprehensif. Peningkatan pelayanan juga dilakukan dengan memperkuat dukungan berbagai fasilitas kesehatan.

Muchlas mengungkapkan, pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira tergolong tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, rumah sakit tersebut telah melayani 975 pasien cathlab yang seluruhnya merupakan peserta JKN.

Menurut Muchlas, pelayanan kesehatan merupakan proses berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas perlu dilakukan secara konsisten. Pelayanan tidak hanya harus cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, serta berorientasi pada kebutuhan pasien.

Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena termasuk penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN. Ia menilai upaya promotif dan preventif, termasuk penerapan pola hidup sehat, diperlukan untuk menekan angka kejadian penyakit tersebut.

Timbul menambahkan, faktor gaya hidup turut berkontribusi terhadap risiko penyakit jantung sehingga edukasi dan pencegahan perlu diperkuat. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengendalikan risiko penyakit sekaligus mendukung keberlanjutan pembiayaan Program JKN.