RRI.CO.ID, Manggarai Timur – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mempercepat penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Percepatan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, verifikasi data kerusakan, serta persiapan transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Manggarai Timur, Selasa 25 Agustus 2026. Rakor dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah teknis, Koordinator Wilayah BNPB Manggarai Timur, serta jajaran terkait.
Dalam pemaparannya, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan kondisi terkini masyarakat terdampak. Data pemerintah daerah mencatat 36 orang meninggal dunia dan 679 warga mengalami luka berat maupun ringan.
Sementara itu, sebanyak 31.372 jiwa masih mengungsi akibat kerusakan 20.520 unit rumah dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Dampak gempa juga meluas ke infrastruktur publik. Sebanyak 19.567 unit infrastruktur terdampak, meliputi sanitasi, jalan, jembatan, irigasi, sekolah, puskesmas, serta fasilitas publik lainnya.
Secara kewilayahan, Kecamatan Lamba Leda Utara dan Sambi Rampas menjadi wilayah dengan dampak paling parah. Kedua kecamatan tersebut mencatat jumlah pengungsi tertinggi, masing-masing mendekati 14.000 jiwa, disusul Kecamatan Lamba Leda Timur dan Lamba Leda Selatan.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan dan verifikasi kerusakan rumah maupun infrastruktur. Menurutnya, proses tersebut harus berjalan bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia meminta data yang telah selesai diverifikasi segera diajukan agar proses perbaikan rumah dapat dimulai tanpa harus menunggu seluruh wilayah selesai didata.
“Jangan tunggu satu kawasan lengkap. Kalau sudah selesai, langsung ajukan dan proses,” ujar Suharyanto.
Menurutnya, percepatan tersebut penting agar warga tidak terlalu lama tinggal di tenda pengungsian, terutama mereka yang rumahnya mengalami kerusakan ringan dan sedang.
“Yang terpenting, masyarakat mendapatkan kepastian bahwa rumah mereka yang rusak akan diperbaiki melalui bantuan negara,” katanya.
Suharyanto juga mendorong Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mulai mempersiapkan transisi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan. Pemerintah daerah diminta terus hadir di tengah masyarakat dan menyampaikan perkembangan penanganan secara langsung untuk memberikan rasa aman sekaligus memastikan kebutuhan warga segera direspons.
Dalam rakor, kendala geografis dan akses menuju sejumlah wilayah terdampak turut menjadi perhatian. Unsur Kepolisian melaporkan distribusi bantuan ke beberapa titik terpencil membutuhkan waktu tempuh hingga sekitar 10 jam.
Untuk mengatasi kendala tersebut, TNI Angkatan Laut menyampaikan kesiapan dukungan melalui dua Kapal Republik Indonesia (KRI) yang dilengkapi fasilitas kesehatan dan logistik sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
BNPB juga memberikan dukungan operasional untuk memperkuat pelayanan dan distribusi bantuan di wilayah terdampak. Bantuan tersebut berupa satu unit mobil dapur umum lapangan (dumlap), satu unit kendaraan water treatment R3, serta dua unit sepeda motor trail.
Dukungan tersebut diharapkan memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pelayanan di wilayah yang sulit dijangkau.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersama BNPB, TNI-Polri, dan unsur terkait berkomitmen mempercepat verifikasi data kerusakan, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan layanan publik, serta persiapan transisi menuju tahap pemulihan pascagempa.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....