RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Sebanyak tujuh anggota Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, pada 23–24 Juli 2026. Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, disambut Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma bersama Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi di Bandara Komodo, Kamis, 23 Juli 2026.

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI terhadap pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Pengawan juga dibidang kependudukan dan keluarga berencana, pengawasan obat dan makanan, pemenuhan gizi, serta penyelenggaraan jaminan sosial.

Pertemuan turut dihadiri unsur Pemerintah Provinsi NTT, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BKKBN, Balai Besar POM, BP3MI, APINDO, serikat pekerja, serta jajaran Pemkab Manggarai Barat. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat pembangunan sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial melalui sinergi dengan pemerintah pusat.

Ia mengungkapkan sekitar 75,28 persen tenaga kerja di NTT masih berada di sektor informal sehingga membutuhkan perlindungan jaminan sosial yang lebih luas. Wagub Johni juga menyoroti masih terbatasnya tenaga kesehatan, dokter spesialis, fasilitas medis, dan ketersediaan obat di sejumlah wilayah kepulauan.

Tingginya angka pengangguran dan stunting yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat juga disampaikan Wagub Johni Asadoma. “Mayoritas masyarakat kami adalah pekerja rentan, petani, nelayan, dan pelaku UMKM pariwisata yang sangat membutuhkan perlindungan jaminan sosial. Karena itu, dukungan Pemerintah Pusat sangat kami harapkan agar manfaat program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan," kata Johni.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan kunjungan kerja ini bertujuan menyerap aspirasi daerah. Dengan demikian pihaknya bisa sekaligus memperoleh gambaran nyata mengenai capaian dan tantangan pelaksanaan program pemerintah.

"Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga mitra kerja," ujarnya.

Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memperkuat kebijakan, meningkatkan layanan kesehatan, memperluas kesempatan kerja, memperkuat pembangunan keluarga dan gizi, serta memastikan perlindungan sosial bagi masyarakat NTT berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain agenda dialog dan pengawasan, rangkaian kunjungan kerja juga diisi dengan penyerahan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Komisi IX DPR RI bersama para mitra turut menyerahkan program pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan dasar pengemasan makanan yang dilaksanakan UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Manggarai Barat. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat, sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di daerah.