RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengajak masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi untuk tetap menjaga ketertiban, keselamatan bersama, dan kualitas ruang digital. Ajakan tersebut disampaikan Meutya di Jakarta, Kamis 12 Juni 2026.

Menurut Meutya, pemerintah menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Ia menegaskan kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat merupakan hal penting yang harus didengar dan direspons melalui mekanisme yang tepat.

“Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi,” ujar Meutya.

Ia menilai penyampaian aspirasi secara damai akan membuat pesan yang disampaikan lebih jelas dan mudah diterima publik. Karena itu, masyarakat diimbau tidak mudah terprovokasi hingga melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat maupun fasilitas umum.

Meutya menegaskan aksi demonstrasi sebaiknya tidak disertai kekerasan, perusakan, pembakaran, maupun tindakan lain yang membahayakan keselamatan publik. Menurutnya, penyampaian kritik dapat dilakukan secara tegas namun tetap dalam koridor damai dan bertanggung jawab.

Selain situasi di lapangan, Meutya juga menyoroti pentingnya menjaga ruang digital selama aksi berlangsung. Ia mengimbau masyarakat tidak mengunggah atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, termasuk ajakan yang mengarah pada provokasi dan kekerasan.

Dalam kesempatan tersebut, Meutya juga mengingatkan masyarakat mengenai fenomena “ilusi algoritma” di media sosial. Menurutnya, informasi yang terus muncul di linimasa belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya karena dapat dipengaruhi pola interaksi, minat, dan emosi pengguna yang diperkuat algoritma platform digital.

“Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta, padahal belum tentu demikian,” katanya.

Karena itu, masyarakat diminta lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi di media sosial. Meutya mengingatkan pentingnya memeriksa informasi dari berbagai sumber serta memahami konteks sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mewaspadai hoaks, disinformasi, manipulasi video, dan potongan informasi tanpa konteks yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurutnya, ruang digital seharusnya tidak menjadi tempat memperbesar provokasi di tengah perbedaan pendapat dalam demokrasi.

“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang,” ucapnya.