Wisatawan Terancam Gagal Lihat Komodo, Komisi IV Soroti Dampak Penerapan Kuota TNK

RRI.CO.ID, Manggarai Barat - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menyoroti dampak kebijakan pembatasan kuota kunjungan ke Taman Nasional Komodo terhadap pengalaman wisatawan, khususnya turis mancanegara yang memiliki waktu terbatas.

Menurutnya, kebijakan kuota berpotensi menimbulkan kekecewaan bagi wisatawan yang telah menempuh perjalanan jauh ke Labuan Bajo, namun gagal mengunjungi habitat komodo karena keterbatasan akses.

“Turis datang jauh-jauh dari luar negeri ingin melihat komodo, tetapi kuotanya habis, sementara waktu mereka di sini sangat terbatas. Ini tentu akan mengecewakan,” ujarnya dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat 24 April 2026.

Ia menilai, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada wisatawan, tetapi juga berpotensi memengaruhi citra pariwisata Indonesia di mata internasional. Pengalaman negatif wisatawan, kata dia, dapat berdampak pada menurunnya minat kunjungan di masa mendatang.

Meski demikian, Titiek tetap menegaskan bahwa pembatasan kunjungan memiliki tujuan penting dalam menjaga kelestarian ekosistem dan satwa komodo. Namun, ia mengingatkan agar implementasinya dilakukan secara lebih adaptif dan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah untuk menyiapkan alternatif destinasi berbasis habitat komodo di wilayah lain di Nusa Tenggara Timur. Langkah ini dinilai dapat menjadi opsi bagi wisatawan yang tidak mendapatkan kuota, sekaligus mengurangi tekanan kunjungan di kawasan utama.

Selain itu, ia juga meminta agar sistem pengaturan kuota lebih ramah wisatawan, termasuk mempertimbangkan durasi kunjungan wisatawan yang umumnya singkat.

“Kita harus cari jalan keluar, supaya wisatawan tetap bisa mendapatkan pengalaman melihat komodo, tanpa mengorbankan kelestarian alam,” katanya.

Komisi IV DPR RI, lanjutnya, akan mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan pemangku kepentingan daerah untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan sektor pariwisata sekaligus tetap menjaga keberlanjutan kawasan konservasi.