RRI.CO.ID, Manggarai Barat - Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmen bersama dalam menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat melalui penandatanganan Komitmen Bersama Harmoni Kehidupan Bali–NTT. Komitmen ini kembali di sampaikan dan diperkuat pada kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama regional dalam rangka memperkuat kolaborasi pembangunan lintas wilayah, NTT-NTB-Bali, Rabu 28 Januari 2026, di Labuan Bajo. 

Komitmen tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Bali dan Gubernur NTT sebagai bentuk penguatan kerja sama antardaerah, khususnya dalam pengelolaan mobilitas penduduk, penguatan toleransi, serta pencegahan konflik sosial.

Dalam dokumen komitmen itu, kedua pemerintah daerah sepakat memperkuat komunikasi lintas budaya dan membuka ruang dialog yang inklusif guna menjembatani perbedaan serta memperkuat pemahaman dan toleransi antarumat beragama. Penyelesaian persoalan sosial juga diutamakan melalui mekanisme mediasi dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah asal didorong untuk memperkuat peran pembekalan bagi warga yang akan bermigrasi, terutama terkait pemahaman budaya, aturan, serta kondisi daerah tujuan. Langkah ini dilakukan guna mencegah potensi gesekan sosial serta memastikan proses perpindahan penduduk berlangsung tertib secara administratif.

Pada aspek penegakan hukum, Pemerintah Provinsi Bali dan NTT menegaskan komitmen untuk menegakkan hukum secara tegas, adil, dan proporsional tanpa pandang bulu. Penegakan hukum dilakukan terhadap individu pelanggar hukum tanpa menggeneralisasi kelompok atau komunitas tertentu.

Komitmen bersama tersebut juga menekankan perlindungan hak dan kesejahteraan warga, termasuk hak atas hunian yang layak serta kebijakan yang inklusif bagi komunitas lokal guna mencegah kecemburuan sosial dan konflik horizontal.

Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial, kedua provinsi sepakat memperkuat sinergi strategis melalui narasi publik yang menyejukkan, kampanye persatuan, serta penguatan nilai kebhinekaan. Koordinasi antarpemerintah daerah dan aparat terkait juga terus ditingkatkan, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bali dan NTT dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.