Belanja Infrastruktur di Wilayah KPPN Ende Tertinggi dalam Tiga Tahun

RRI.CO.ID, Ende – Realisasi belanja infrastruktur di wilayah kerja KPPN Ende hingga Semester I 2026 mencapai Rp115,15 miliar atau 49,83 persen dari total pagu Rp231,10 miliar. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir pada periode yang sama dan menunjukkan percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur sejak awal tahun anggaran.

Wilayah kerja KPPN Ende meliputi Kabupaten Ende, Sikka, Nagekeo, serta satu satuan kerja di Kabupaten Ngada. Berdasarkan data KPPN Ende, realisasi belanja infrastruktur pada Semester I 2026 meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang baru mencapai 16,38 persen dari pagu Rp352,76 miliar dan tahun 2024 sebesar 30,79 persen dari pagu Rp282,43 miliar.

Kepala KPPN Ende, Agus Setiawan, mengatakan percepatan realisasi belanja infrastruktur menjadi indikator semakin baiknya pelaksanaan anggaran di daerah. Menurutnya, percepatan tersebut diharapkan mampu mempercepat manfaat pembangunan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

"Setiap SP2D yang diterbitkan untuk pembayaran proyek infrastruktur berarti ada perputaran uang kepada kontraktor, pembelian material, pembayaran upah tenaga kerja, hingga aktivitas ekonomi di sekitar lokasi proyek. Semakin cepat anggaran direalisasikan, semakin cepat pula manfaatnya dirasakan masyarakat," ujar Agus Setiawan.

Kabupaten Ende mencatat perkembangan paling signifikan dalam pelaksanaan belanja infrastruktur. Pada Semester I 2026, realisasinya mencapai 58,65 persen dari pagu Rp152,78 miliar, meningkat dibandingkan Semester I 2025 yang sebesar 13,25 persen dan Semester I 2024 yang mencapai 29,31 persen.

Kabupaten Sikka juga menunjukkan tren positif dengan realisasi mencapai 71,04 persen pada Semester I 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian Semester I 2025 sebesar 31,38 persen dan Semester I 2024 sebesar 32,83 persen, menjadikannya daerah dengan persentase realisasi tertinggi di wilayah kerja KPPN Ende.

Sementara itu, realisasi belanja infrastruktur di Kabupaten Nagekeo masih berada pada tahap awal. Kondisi tersebut dipengaruhi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang baru diterima pada Mei 2026 sehingga pelaksanaan kegiatan diperkirakan akan meningkat pada semester berikutnya.

Menurut Agus, perbedaan capaian antarwilayah menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi KPPN Ende untuk memberikan pendampingan kepada satuan kerja. Pendampingan dilakukan agar proses pengadaan dan pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih cepat sehingga penyerapan anggaran semakin optimal.

Data KPPN Ende juga menunjukkan percepatan realisasi belanja infrastruktur sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ende meningkat dari 2,13 persen pada 2021 menjadi 5,58 persen pada 2025, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 5,14 persen maupun rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.

KPPN Ende berkomitmen terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh satuan kerja untuk mengawal pelaksanaan anggaran infrastruktur. Pendampingan sejak awal terhadap proyek strategis serta pemantauan realisasi anggaran akan terus dilakukan agar setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat nyata bagi peningkatan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ende, Sikka, Nagekeo, dan Ngada.