KPPN Ende Akselerasi Penyaluran DBH 2026, Wujud Nyata Dukungan Pusat untuk Daerah

RRI.CO.ID, Ende – Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2026 di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende menunjukkan tren positif hingga akhir Mei 2026. Total realisasi penyaluran telah mencapai Rp1,96 miliar atau 38,7 persen dari total pagu sebesar Rp5,07 miliar.

Dana transfer dari Pemerintah Pusat tersebut disalurkan untuk tiga kabupaten di wilayah Flores, yakni Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Nagekeo. Penyaluran dilakukan sebagai bagian dari dukungan fiskal pemerintah pusat untuk memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.

Berdasarkan data KPPN Ende per 25 Mei 2026, sebagian besar DBH yang bersumber dari sektor perpajakan telah terealisasi sekitar 25 persen dari total pagu. Jenis dana tersebut meliputi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kepala KPPN Ende, Agus Setiawan, mengatakan capaian penyaluran hingga Mei 2026 menunjukkan proses transfer dana berjalan sesuai tahapan pelaksanaan anggaran. Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran penyaluran DBH.

“Penyaluran DBH sampai Mei 2026 menunjukkan progres yang cukup baik. Kami terus memastikan proses penyaluran berjalan tepat waktu, transparan, dan sesuai ketentuan agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah,” ujarnya.

Capaian tersebut dinilai masih sesuai dengan pola penyaluran pada tahap awal tahun anggaran. Penyaluran diperkirakan akan meningkat pada semester berikutnya seiring percepatan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Sementara itu, penyaluran DBH yang berasal dari sektor sumber daya alam memperlihatkan perkembangan yang lebih tinggi. Salah satu yang mencatat capaian maksimal adalah DBH sektor mineral dan batu bara (minerba) yang telah tersalurkan hingga 100 persen.

Selain sektor minerba, DBH dari sektor perikanan dan panas bumi juga menunjukkan realisasi yang relatif tinggi dibandingkan jenis DBH lainnya. Kondisi ini menggambarkan kontribusi sektor sumber daya alam yang cukup besar dalam menopang pendapatan daerah di wilayah Flores.

Agus menambahkan, dana transfer tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Ende, Sikka, dan Nagekeo.

Kelancaran penyaluran DBH juga didukung oleh kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan administrasi penyaluran. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pelaksanaan anggaran sepanjang tahun 2026.

Dengan capaian yang mendekati 40 persen pada Mei 2026, KPPN Ende optimistis penyaluran DBH akan terus meningkat hingga akhir tahun anggaran. Pemerintah berharap alokasi dana transfer tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah Flores.