RRI.CO.ID, Ende – Realisasi belanja negara di wilayah kerja KPPN Ende hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp884,86 miliar atau 27,95 persen dari total pagu APBN sebesar Rp3,16 triliun. Capaian tersebut tumbuh 15,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi sinyal percepatan belanja pemerintah pada triwulan pertama 2026.
Kepala KPPN Ende, Agus Setiawan, mengatakan percepatan realisasi belanja terutama terlihat pada belanja modal dan transfer ke daerah. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan kesiapan satuan kerja dalam mengeksekusi program sejak awal tahun anggaran.
Realisasi belanja pemerintah pusat atau Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp173,79 miliar atau 24,30 persen dari pagu. Angka tersebut meningkat 46,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja modal menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni mencapai Rp37,70 miliar atau melonjak 1.045,90 persen secara tahunan. Lonjakan ini didorong percepatan proyek oleh Satker UPP Marapokot dan Proyek Jalan Nasional IV.
Selain itu, belanja barang juga tumbuh 46,38 persen menjadi Rp52,33 miliar, terutama dari akselerasi belanja di KSOP Laurentius Say dan Proyek Jalan Nasional IV. Sementara belanja pegawai relatif stabil di angka Rp83,75 miliar.
Di sisi transfer ke daerah, realisasi mencapai Rp711,07 miliar atau 29,02 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp553,95 miliar, disusul Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp145,56 miliar yang tumbuh signifikan hingga 73,10 persen.
Sementara itu, realisasi pendapatan negara di wilayah KPPN Ende hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp131,63 miliar atau tumbuh 56,18 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didorong penerimaan perpajakan yang mencapai Rp121,24 miliar.
Pada sektor inflasi, Kota Maumere yang menjadi representasi wilayah NTT mencatat inflasi tahunan sebesar 1,84 persen atau masih berada di bawah rata-rata inflasi Provinsi NTT sebesar 2,40 persen. Kondisi ini menunjukkan stabilitas harga yang relatif terjaga.
Agus Setiawan menegaskan APBN tetap menjadi penopang utama ekonomi daerah melalui percepatan belanja dan penguatan pendapatan negara dan akan terus memastikan pelaksanaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....