APBN Hadir Nyata di Ende, Dari Pajak Kembali ke Masyarakat

RRI.CO.ID, Ende – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kerap dipahami sebagai deretan angka yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, tanpa disadari, APBN hadir nyata di berbagai daerah, termasuk di wilayah kerja KPPN Ende, melalui pembangunan jalan, layanan kesehatan, hingga berbagai layanan pemerintahan.

Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Ende, Bana Ali Fikri, menjelaskan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat sejatinya kembali lagi dalam bentuk manfaat. Menurutnya, APBN adalah wujud gotong royong nasional yang menghubungkan kontribusi rakyat dengan pembangunan yang dirasakan bersama.

Hingga Maret 2026, realisasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Ende mencapai Rp84,52 miliar. Angka ini mencerminkan kontribusi berbagai sektor, mulai dari pelaku usaha hingga aparatur negara yang tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Namun, kontribusi tersebut bukan satu-satunya ukuran. Bana Ali Fikri menegaskan, yang lebih penting adalah bagaimana negara mengalirkan kembali dana tersebut ke daerah dalam jumlah yang jauh lebih besar. Tercatat, realisasi belanja negara di wilayah Ende hingga kuartal pertama 2026 mencapai Rp721,55 miliar. Besaran ini menunjukkan peran APBN sebagai instrumen utama dalam mendorong pembangunan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

Dari total tersebut, sebesar Rp554,58 miliar disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Dana ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembangunan desa, penyediaan fasilitas kesehatan, hingga mendukung operasional pemerintah daerah. Bagi masyarakat, alokasi ini berarti akses jalan yang lebih baik, layanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau, serta kesempatan pendidikan yang lebih merata.

“Inilah bukti bahwa uang yang dikumpulkan dari masyarakat kembali lagi dalam bentuk manfaat nyata,” ujar Bana Ali Fikri.

Selain itu, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp166,97 miliar. Anggaran ini menopang operasional instansi vertikal di daerah, termasuk layanan keamanan, administrasi pertanahan, hingga fungsi pelayanan publik lainnya. Belanja tersebut juga menjaga keberlangsungan infrastruktur penting seperti bandara dan pelabuhan. Keberadaan fasilitas ini berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang dan stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat.

Bana Ali Fikri menekankan bahwa APBN bukan sekadar dokumen negara, melainkan cerminan kehadiran pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk memahami pajak sebagai bagian dari kontribusi bersama dalam membangun daerah.

Dengan demikian, setiap fasilitas publik yang dinikmati masyarakat sejatinya adalah hasil dari kontribusi bersama. APBN menjadi jembatan yang memastikan uang rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan yang nyata.