“Hingga akhir Februari 2026, pendapatan negara dan hibah di NTT telah terealisasi sebesar Rp449,40 miliar atau 11,74 persen dari target, tumbuh 14,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan dukungan utama dari penerimaan perpajakan dan PNBP.” ujarnya.

Sementara itu, dari sisi belanja negara, realisasi hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp5,30 triliun atau 17,96 persen dari pagu, tumbuh 17,84 persen dibandingkan tahun lalu. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp932,02 miliar yang terdiri dari belanja pegawai, barang, modal, dan bantuan sosial.

Adapun Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah tersalur sebesar Rp4,37 triliun atau 21,63 persen dari pagu. Penyaluran ini didominasi Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus Nonfisik, disertai Dana Desa yang mulai disalurkan ke ratusan desa di wilayah NTT.

Di sektor pemberdayaan ekonomi, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp483 miliar kepada 9.455 debitur, dengan sektor perdagangan sebagai penyerap terbesar. Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp35,20 miliar kepada lebih dari 6.000 debitur.

Selain itu, pemerintah juga terus menyalurkan bantuan sosial yang hingga akhir Februari 2026 telah mencapai Rp589,15 miliar. Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta bantuan bagi penyandang disabilitas, lansia, dan anak yatim piatu.

Adi Setiawan menegaskan bahwa ke depan pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan APBN semakin berkualitas, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat..

“Kami akan terus mendorong percepatan penyaluran anggaran, peningkatan kualitas belanja, serta penguatan dukungan bagi masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya.