Wabup Nagekeo Sampaikan Kebutuhan Pemulihan Pascagempa dalam Rakor di Jakarta

RRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada menghadiri Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana Gempa Bumi Pulau Flores di Ruang Sambit, Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu, 30 September 2026. Rapat tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan instansi teknis untuk membahas langkah pemulihan infrastruktur pascagempa.

Dalam forum tersebut, Gonzalo menyampaikan kondisi terkini serta berbagai kerusakan akibat gempa bumi yang melanda Kabupaten Nagekeo pada 15 Agustus 2026. Ia juga memaparkan sejumlah kebutuhan strategis yang dinilai penting untuk mempercepat pemulihan sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Gonzalo menjelaskan Kabupaten Nagekeo memiliki risiko multi-bahaya dengan potensi bencana gempa bumi, banjir, letusan gunung serta ancaman hidrometeorologi dan geologi lainnya. “Dampak bencana yang melanda telah melumpuhkan berbagai sendi krusial daerah kami,” ujar Gonzalo.

Kerusakan akibat gempa terjadi pada sejumlah fasilitas pemerintahan dan rumah ibadah di tingkat kabupaten hingga desa. Kondisi tersebut membuat sebagian aktivitas pemerintahan dan peribadatan harus dilakukan di luar gedung dalam periode tertentu.

Dampak juga dirasakan pada sektor kesehatan dengan sejumlah fasilitas pelayanan yang mengalami kerusakan. Fasilitas terdampak meliputi RSUD, RSUDP, sembilan Puskesmas serta 93 Pustu/Polindes, sehingga pelayanan kesehatan darurat harus dilakukan di luar gedung.

Pada sektor infrastruktur dan pertanian, kerusakan meliputi fasilitas air bersih, pelabuhan laut, lahan pertanian, jalan dan jembatan. Sebanyak 193,41 hektare lahan pertanian terdampak dan berpotensi memengaruhi kehidupan 518 kepala keluarga, sementara 22 ruas jalan dan 13 jembatan mengalami kerusakan.

Wakil Bupati juga menyoroti ruas jalan Sawu–Mulakoli, Raja–Maunori dan Kajulaki–Malabai yang memiliki fungsi strategis bagi mobilitas masyarakat. Selain sebagai jalur transportasi, ketiga ruas tersebut juga memiliki fungsi sebagai jalur evakuasi ketika terjadi bencana.

Pemerintah Kabupaten Nagekeo mengusulkan dukungan pembiayaan melalui APBN Tahun Anggaran 2026 untuk sedikitnya lima ruas jalan yang telah diusulkan melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Sementara empat ruas jalan lainnya diharapkan dapat ditangani pada tahun 2027.

Selain kebutuhan rehabilitasi infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Nagekeo mengusulkan pembangunan bandar udara sebagai salah satu kebutuhan strategis daerah. Menurut Gonzalo, keberadaan bandara di Nagekeo diperlukan untuk memperkuat konektivitas sekaligus mendukung distribusi bantuan ketika terjadi bencana di Pulau Flores.

“Keberadaan bandara di Nagekeo sangat krusial dan strategis sebagai pusat logistik dan distribusi bantuan kemanusiaan cepat tanggap darurat untuk seluruh wilayah Pulau Flores,” jelas Gonzalo.

Usulan lainnya berkaitan dengan kebijakan khusus terhadap efisiensi anggaran yang berdampak pada kemampuan daerah dalam menangani keadaan darurat dan pemulihan pascabencana. Pemerintah Kabupaten Nagekeo meminta relaksasi anggaran agar sumber daya yang tersedia dapat dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan.

“Besar harapan kami agar pemerintah pusat, kementerian, dan lembaga terkait dapat memberikan perhatian khusus, afirmasi, serta intervensi nyata bagi keselamatan dan masa depan masyarakat Kabupaten Nagekeo,” pungkas Gonzalo.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak gempa bumi di Pulau Flores. Hasil pembahasan diharapkan menjadi dasar penguatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta pemulihan masyarakat di wilayah terdampak.