Pelaku Usaha Dukung Kebijakan Gubernur NTT "Ambil Dulu, Bayar Kemudian"

RRI.CO.ID, Manggarai Timur - Kebijakan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena melalui skema “Ambil Dulu, Bayar Kemudian” mendapat dukungan dari pelaku usaha dan pemilik kios di wilayah terdampak gempa Flores. Skema tersebut diterapkan di sejumlah kios untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah keterbatasan ekonomi pascagempa.

Para pemilik kios menyatakan kesediaannya mendukung kebijakan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana. Bagi pelaku usaha, skema “Ambil Dulu, Bayar Kemudian” tidak sekadar menjadi mekanisme transaksi, tetapi juga bentuk solidaritas untuk membantu warga di lingkungan sekitar.

Pemilik Kios Agung di Kelurahan Pota, Oma Agung Mulia Dewi, mengatakan kondisi pascagempa membuat sebagian warga mengalami keterbatasan uang tunai, sementara kebutuhan pokok harus tetap dipenuhi. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus membangun kepercayaan antara pemerintah, pelaku usaha, dan warga terdampak.

“Kami sebagai pelaku usaha tentu juga mengapresiasi atas kebijakan dari bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ini. Melalui kebijakan ini, masyarakat sangat terbantu dan kebijakan ini juga memberikan kepercayaan kepada kami sebagai pelaku usaha bisa melayani masyarakat yang terdampak bencana yang sedang kesusahan,” ujar Oma Agung Mulia Dewi, Sabtu 12 September 2026.

Sementara itu, pemilik Kios Support di Dampek, Desa Satar Padut, Kris Seda, berharap kebijakan tersebut dapat terus berjalan selama masyarakat masih berada dalam masa pemulihan. Ia menilai pelaku usaha merupakan bagian dari masyarakat sehingga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut membantu warga yang terdampak bencana.

“Kami mendukung kebijakan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT ini, karena masyarakat memang membutuhkan bantuan dan kemudahan seperti ini. Kami juga bagian dari masyarakat, sehingga sudah sepatutnya ikut membantu,” ujarnya.

Dukungan para pelaku usaha menunjukkan bahwa penanganan dampak gempa membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan dunia usaha di tingkat lokal. Kolaborasi tersebut menjadi bentuk gotong royong untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi selama masa pemulihan.

Di tengah tantangan geografis dan akses yang sulit, skema “Ambil Dulu, Bayar Kemudian” menjadi jembatan sementara bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok tanpa harus memiliki uang tunai saat itu juga. Warga Pota dan Dampek berharap pola penanganan tersebut terus diperkuat dan diperluas agar masyarakat di wilayah terpencil tetap memperoleh akses kebutuhan dasar secara cepat.