RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Dalam Negeri memperkuat integrasi data kependudukan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin tepat sasaran. Langkah tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan akurasi data dan mencegah pencatatan penerima manfaat secara ganda.
Penguatan kerja sama dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (13 Agustus 2026. Agenda tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait data kependudukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola MBG.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan data Dukcapil akan membantu BGN mendata penerima manfaat secara individual, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Pendataan tersebut tidak hanya mencatat jumlah penerima, tetapi juga memastikan identitas setiap penerima.
“Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito Karnavian.
Tito menegaskan integrasi data tersebut diarahkan untuk mewujudkan prinsip satu orang sebagai satu penerima manfaat. Sistem tersebut juga diharapkan dapat mencegah terjadinya pencatatan penerima secara ganda dalam pelaksanaan MBG.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemutakhiran data bersama Kemendagri menjadi bagian dari upaya memastikan data penerima sesuai dengan kondisi layanan di lapangan. Dalam proses tersebut, BGN menemukan adanya data ganda serta data penerima yang secara administratif tercatat, tetapi belum mendapatkan layanan.
“Data-data yang double itu kita temukan dalam proses pemutakhiran, termasuk nama-nama yang secara administratif tercatat tetapi ternyata belum dilayani,” ujar Sudaryono.
Ke depan, integrasi data berpotensi dikembangkan dengan data sektor kesehatan untuk memantau perkembangan penerima manfaat secara berkelanjutan. Pemantauan dapat mencakup perkembangan kesehatan anak, termasuk tinggi dan berat badan.
Penguatan basis data menjadi bagian dari pembenahan tata kelola MBG agar program berjalan lebih akurat, efektif, dan akuntabel. Kolaborasi BGN, Kemendagri, dan pemerintah daerah diharapkan memastikan manfaat program benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran.
“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” ujar Sudaryono.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....