RRI.CO.ID, Kupang — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong perbaikan sistem penanggulangan bencana melalui pembelajaran dari Siklon Tropis Seroja 2021. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan diskusi dan peluncuran buku pembelajaran Seroja yang digelar oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Selasa, 5 Mei 2026 lalu.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman NTT, Alberth Roy Kota, yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa dokumentasi pembelajaran bencana merupakan langkah penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya pada situasi darurat. Menurutnya, berbagai pengalaman dalam penanganan Siklon Tropis Seroja 2021 harus dijadikan rujukan untuk membenahi prosedur dan sistem kerja pemerintah agar lebih responsif dan terukur.

Ia menilai bahwa setiap tahapan penanganan darurat pada dasarnya merupakan bagian dari standar pelayanan publik. Menurutnya, standar tersebut wajib dijalankan secara konsisten dalam setiap situasi.

“Kami melihat bahwa setiap prosedur dalam penanganan bencana harus dipastikan berjalan sesuai standar operasional, sehingga dapat mencegah potensi maladministrasi seperti keterlambatan respons, ketidakpastian bantuan, maupun ketidakakuratan data korban,” ujarnya.

Alberth juga menyoroti pentingnya kepastian hukum melalui penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah daerah secara cepat dan tepat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi dasar utama dalam memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, logistik, dan perlindungan sosial dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi.

Lebih lanjut, Ombudsman NTT mendorong agar seluruh pembelajaran yang tertuang dalam buku tersebut dapat diinternalisasikan ke dalam setiap jenjang birokrasi di daerah. Hal ini dinilai penting agar upaya penanggulangan bencana ke depan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga sistematis dan berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa buku pembelajaran Seroja tidak boleh berhenti sebagai dokumen literasi semata. Menurutnya, buku tersebut harus menjadi pedoman praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kebencanaan.