RRI.CO.ID, Singaraja – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mempercepat pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk memastikan seluruh bantuan sosial pemerintah tersalurkan tepat sasaran. Seluruh agen Perlinsos, perangkat daerah, camat, lurah, dan perbekel diminta mengoptimalkan pendataan warga hingga batas akhir 30 Juli 2026.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, saat memimpin rapat percepatan pendataan Perlinsos yang digelar secara daring di Ruang BCC Kominfosanti Buleleng, Senin 20 Juli 2026.

Gede Suyasa menjelaskan, data Perlinsos akan menjadi basis utama pemerintah dalam menetapkan calon penerima berbagai program perlindungan sosial. Karena itu, masyarakat yang belum terdata berpotensi tidak masuk dalam daftar penerima bantuan lantaran belum tercatat dalam basis data nasional.

"Yang perlu dipahami masyarakat, pendataan Perlinsos bukan untuk mengurangi penerima bantuan, tetapi memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak. Kalau tidak terdata, tentu pemerintah tidak memiliki dasar untuk menetapkan seseorang sebagai penerima bantuan sosial," ujarnya.

Menurutnya, pendataan juga bertujuan meningkatkan akurasi data sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara adil sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Seluruh data akan diverifikasi melalui sistem digital berdasarkan identitas kependudukan dan kondisi riil setiap keluarga.

Untuk mempercepat proses tersebut, Pemkab Buleleng telah menyiapkan sekitar 3.000 agen Perlinsos yang tersebar di desa dan kelurahan. Selain itu, aparatur sipil negara (ASN) yang telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) diharapkan membantu masyarakat melakukan pendaftaran secara mandiri.

Hingga saat ini, jumlah kepala keluarga yang telah terdata mencapai 88.767 KK atau 32,96 persen dari total sekitar 269.300 KK di Kabupaten Buleleng. Meski mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir, Sekda meminta seluruh jajaran terus mengoptimalkan pendataan agar target dapat segera tercapai.

Ia juga menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk berkoordinasi dengan seluruh perbekel, sementara camat diminta menggerakkan lurah serta aparat wilayah agar aktif mengajak masyarakat mengikuti pendataan.

"Kepada seluruh agen Perlinsos saya minta bekerja secara optimal. Jangan hanya menunggu warga datang, tetapi lakukan jemput bola dan berikan pemahaman bahwa pendataan ini merupakan bentuk perlindungan negara agar masyarakat yang berhak memperoleh bantuan dapat terlayani dengan baik," ucapnya.

Selain percepatan pendataan Perlinsos, Gede Suyasa juga meminta seluruh perangkat daerah menuntaskan aktivasi IKD ASN yang kini telah mencapai 98,93 persen. Menurutnya, percepatan aktivasi IKD akan mendukung transformasi layanan publik sekaligus memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara digital, termasuk pendaftaran Perlinsos secara mandiri.